REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera mengambil langkah untuk mengakhiri peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Desakan ini tertuang dalam pernyataan sikap PP Muhammadiyah nomor 003/PER/1.0./1/2022 tentang Rusia-Ukraina. Dalam pernyataan sikap tersebut, PP Muhammadiyah merasa prihatin dengan peperangan Rusia-Ukraina. Sebab peperangan tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, sebagian korban adalah masyarakat sipil. PP Muhammadiyah menyebut bahwa peperangan bukanlah jalan keluar menyelesaikan masalah. Karena itu, PP Muhammadiyah pun mendesak agar kedua belah pihak dapat melakukan gencatan senjata dan mencoba mencari solusi damai melalui meja perundingan.
"Mendesak PP, khususnya dewan keamanan, melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri peperangan karena akan menimbulkan masalah yang kompleks baik ekonomi, politik, kemanusiaan, perdamaian global, dan masalah lainnya," begitu bunyi isi pernyataan sikap PP Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir yang diterima Republika pada Jumat (4/3/2022).
Lebih lanjut PP Muhammadiyah juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah membuat seruan agar pertempuran diakhiri. Kendati demikian PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah Indonesia bisa lebih aktif dan proaktif terlibat dalam penyelesaian peperangan Rusia-Ukraina dan berbagai dampak yang ditimbulkannya.
PP Muhammadiyah juga mengimbu masyarakat khususnya umat Islam agar tidak terpengaruh dengan provokasi dan propaganda kedua belah pihak yang berusaha mencari dukungan politik internasional. PP Muhammadiyah berpendapat bahwa peperangan Ukraina-Rusia bukanlah karena masalah agama. Karena itu, masyarakat dan umat Islam hendaknya menjaga kerukunan dan persatuan dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Di era tatanan dunia baru yang menjunjung demokrasi dan perdamaian, semestinya dibangun hubungan antar negara dan bangsa yang lebih adil, saling menghormati dan menjauhkan tindakan hegemoni dalam bentuk apapun karena pada dasarnya semua negara dan bangsa di muka bumi ini memiliki kesetaraan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
