“Kami tidak bisa memiliki fasilitas keagamaan baru di lingkungan kami yang padat, apakah itu Islam, Buddha atau Kristen.” 

Lingkungan itu sudah memiliki 15 gereja Kristen, termasuk satu sekitar 30 meter dari lokasi masjid. Banyak dari tanda-tanda ofensif telah dihapus setelah Komnas HAM pemerintah turun tangan Oktober lalu. Konstruksi tetap ditangguhkan karena kedua belah pihak membawa kasus mereka ke pengadilan, tetapi pengacara hak asasi manusia mengatakan diskriminasi terhadap imigran juga dapat ditemukan dalam hukum Korea Selatan.

Yi termasuk di antara politisi liberal, profesor dan aktivis yang menggelar aksi unjuk rasa mendukung masjid. Tetapi warga tampaknya bersatu dalam oposisi mereka. Lebih dari 175 ribu orang menandatangani petisi yang ditujukan kepada Moon Jae-in, presiden Korea Selatan, memperingatkan bahwa “Jika kita kehilangan Daehyeon-dong, kita akan kehilangan Daegu.”

“Saya belum pernah melihat orang seperti mereka sebelumnya, dan saya tidak melihat wanita, hanya pria, berkerumun di sana,” kata Park Jeong-suk, seorang warga berusia (60 tahun) yang tinggal di sebelah lokasi masjid yang diusulkan. 

Tetangga Park, Namgung Myeon, (59 tahun), mengatakan dia menentang masuknya orang asing karena populasi Korea Selatan sendiri menurun. “Ini akan meresahkan fondasi nasional kita,” kata dia.n Ratna Ajeng Tejomukti

Ikuti Whatsapp Channel Republika