Namun kebangkitan Korea Selatan sebagai pusat kekuatan budaya bertepatan dengan krisis demografis. Tingkat kelahiran yang rendah selama bertahun-tahun dan peningkatan pendapatan di daerah perkotaan telah menyebabkan kekurangan perempuan yang ingin menikah dan tinggal di kota-kota pedesaan. Peternakan dan pabrik mengalami kesulitan untuk mengisi pekerjaan berupah rendah. Universitas kekurangan mahasiswa lokal.

Untuk membantu meringankan tantangan, Korea Selatan membuka pintunya bagi pekerja dan mahasiswa dari negara lain. Beberapa pria pedesaan mulai menikahi wanita asing, terutama dari Vietnam . Namun ketika pemerintah memperkenalkan kebijakan untuk mendukung keluarga multikultural, ada reaksi balik. Tiba-tiba, kata-kata seperti multikulturalisme dan keragaman menjadi istilah yang merendahkan bagi banyak orang Korea Selatan.

"Orang Korea memiliki keyakinan xenofobik yang mengakar bahwa orang asing lebih rendah,” kata Yi Sohoon, seorang profesor sosiologi di Universitas Nasional Kyungpook yang mendukung masjid tersebut. Tapi mereka menilai orang asing berbeda menurut asalnya. Mereka memperlakukan orang kulit hitam dari Amerika Serikat atau Eropa secara berbeda dari orang kulit hitam dari Afrika.

Terkait dengan pembangunan masjid, mahasisea muslim di Daehyeon-dong telah menggunakan sebuah rumah untuk shalat berjamaah selama tujuh tahun. Pada akhir 2020, setelah merobohkan rumah, mereka mulai membangun masjid, menggunakan bangunan di sebelahnya sebagai rumah ibadah sementara selama konstruksi. Saat itulah penduduk dan aktivis Korea bergabung untuk menjadikan lingkungan itu sebagai pusat kampanye anti-imigran.

Pada bulan Januari, para tetangga menggantung spanduk hitam-putih besar di seberang lokasi masjid yang diusulkan: “Orang Korea didahulukan!”Kami tidak menentang agama mereka,” kata Kim Jeong-suk, seorang warga Korea berusia 67 tahun yang menentang masjid. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika