REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tokoh Muhammadiyah Prof DR Sudarnoto Abdul Hakim meminta United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) serius merespons gerakan masa yang dilakukan pengungsi akhir-akhir ini. Jangan sampai aksi mereka seperti demonstrasi, jahit mulut, dan bakar diri ini mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia internasional.
"Kalau UNHCR tidak memberikan perhatian serius, itu artinya menurut saya UNHCR membiarkan Indonesia bermasalah, dan merepotkan Indonesia," kata Prof Sudarnoto saat menerima audiensi Solidarity Indonesia for Refugee (SIR), di kantornya, Kampus UHAMKA, Jakarta beberapa hari lalu.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Hubungan Internasional ini menyarankan, UNHCR aktif membangun komunikasi dengan negara-negara tujuan dan transitnya para pengungsi. Komunikasi ini perlu untuk membangun kekuatan politik UNHCR agar negara tujuan mudah menerima para pengungsi.
"Jadi harusnya PBB punya kekuatan efektif untuk kepada negara negara penerima suaka itu bisa menerima refugee," ujarnya.
Prof Sudarnoto mengakui, hal itu tidak mudah dilakukan UNHCR, karena sudah bukan rahasia lagi, ketika terjadi migrasi besar-besar akan menimbulkan persoalan baru, dari para pendatang atau masyarakat setempat. Persoalan-persoalan ini perlu ditangani UNHCR.
"Persoalan bagi pendatang sendiri atau refugee itu misalnya culture shock, belum lagi adanya persinggungan dengan masyarakat setempat soal komunikasi dan lain sebagainya," katanya.
Meski demikian apa yang menjadi persoalan pengungsi di negara-negara transit harus dapat diselesaikan. Karena persoalan ini merupakan tanggung jawab PBB melalui UNHCR. "Jadi memang menurut saya PBB, UNHCR ya paling bertanggung jawab," katanya.
Untuk itu kata Prof Sudarnoto, UNHCR harus mampu meyakinkan negara-negara tujuan dan transit, bahwa para pengungsi tidak akan menimbulkan persoalan.
"UNHCR paling bertanggung jawab, bagaimana dia harus meyakinkan, tidak mungkin Indonesia meyakinkan terus,' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
