Menurut Times of Israel, seorang pejabat diplomatik Israel, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan, pemerintah menerima rancangan resolusi sebelumnya, tetapi memutuskan tidak mendukung inisiatif terbaru, untuk meminta China agar membuka wilayah Xinjiang barat bagi pengamat independen, karena "kepentingan lain yang harus diseimbangkan". Inisiatif itu dibacakan Duta Besar Prancis untuk PBB, Nicolas De Riviere, pada pertemuan Komite Hak Asasi Manusia Majelis Umum. 

“Kami menyerukan China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan kantornya,” kata para penandatangan.

"Kami sangat prihatin dengan situasi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang."

Pernyataan itu mengutip laporan "kredibel" yang "menunjukkan adanya jaringan besar kamp 'pendidikan ulang politik' di mana lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang."

Sebagai tanggapan, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengkritik pernyataan itu sebagai "tuduhan tak berdasar" dan "kebohongan". Dia menuduh AS dan beberapa penandatangan lain yang tidak disebutkan namanya "menggunakan hak asasi manusia sebagai dalih untuk manuver politik untuk memprovokasi konfrontasi." 

Pejabat China membela perkembangan Xinjiang, mengatakan kehidupan rakyatnya semakin baik dari hari ke hari. "Plot Anda untuk menghalangi pembangunan China pasti akan gagal," tambahnya.

China mendapat kecaman yang meningkat sebagai akibat perlakuannya terhadap Muslim Uyghur. Pada Agustus 2018, Komite Hak Asasi Manusia PBB melaporkan, Beijing menahan hampir satu juta Muslim Uyghur di kamp "pendidikan ulang" rahasia di Turkestan Timur. Banyak dari mereka yang kembali ke keluarga dalam kondisi lemah, tidak dapat berjalan dan berbicara, dan menunjukkan tanda-tanda penganiayaan.

Sumber:

https://www.middleeastmonitor.com/20211026-israel-refuses-to-condemn-chinas-abuse-of-uyghur-muslims/