“Menurut hemat saya, bagi mahasiswa kegiatan perkuliahan itu apakah dilakukan PTM atau PJJ itu tidak terlalu bermasalah, karena pada hakekatnya mahasiswa itu harus sudah  bisa belajar mandiri. Kecuali bagi mahasiswa fakultas kedokteran, fakultas teknik yang mereka butuh praktek di laboratorium, tentunya ini tdk bisa PJJ,” ujarnya kepada Republika, Selasa (7/9). 

Sejauh ini, ada 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang telah menerapkan PTM terbatas, artinya masih ada sekitar 41 PTKIN yang masih mempertahankan sistem PJJ. Menurut Afrizal, 41 PTKIN tersebut kemungkinan masih mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dari penerapan PTM. 

“Kalau masih ada kampus yang tidak melakukan PTM, mungkin rektornya trauma atau punya rasa takut yang berlebihan alias parno,” ujarnya, menambahkan bahwa yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau pemerintah adalah memaksimalkan strategi perkuliahan untuk mengejar ketertinggalan materi perkuliahan selama pandemi.

“Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pimpinan perguruan tinggi sekarang adalah bagaimana strategi perkuliahan yang lebih efektif dan lebih bermakna untuk mengejar ketertinggalan materi perkuliahan selama pandemi ini,” ujarnya. 

“Tentunya bagi kampus yang sudah mulai kegiatan PTM harus tetap patuh dengan protokol kesehatannya,” pungkasnya. 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, Prof Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan, ada 17 PTKIN dari 58 PTKIN yang melaksanakan PTM terbatas. Mereka melaksanakan PTM terbatas sejak tahun ajaran baru 2021/ 2022.

Ia berpesan kepada mahasiswa dan dosen PTKIN agar proses pembelajaran PTM terbatas dijalankan dengan baik. "Pelajaran yang diambil dari musibah pandemi Covid-19 adalah betapa mahalnya proses pembelajaran tatap muka, manfaatkan kesempatan ini seoptimal mungkin," kata Prof Ramdhani, mengingatkan kepada semua agar tetap menjaga protokol kesehatan saat melaksanakan PTM terbatas. Untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.