REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini banyak isu-isu mengenai radikalisme yang dibenturkan dengan pancasila. Padahal, Muhammadiyah menegaskan Pancasila memiliki watak dasar moderat yang tak sejalan dengan paham radikal ekstrem.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan isu kontroversial soal wawasan tes kebangsaan, survei lingkungan belajar, lomba pidato tentang hukum menghormati bendera dan pemikiran pro kontra radikal lainnya yang berkembang belakangan ini mesti dihindari jika ingin meletakkan pancasila bersama tiga pilar lainnya. Tiga pilar tersebut, yaitu negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), undang-undang dasar (UUD) 1945, dan kebhinekaan sebagai ideologi jalan tengah yang moderat.
"Segala paham radikal ekstrem tidaklah sejalan dengan Pancasila. Menghadapi paham radikal ekstrem tidak semestinya pula dengan cara radikal ekstrem yang sama," ujarnya saat mengisi Pidato Kebangsaan Bertema Indonesia Jalan Tengah, Indonesia Milik Semua, Senin (30/8).
Dia menambahkan paham radikal ekstrem bertentangan dengan jiwa Pancasila yang moderat. Oleh karena itu, Haedar meminta pikiran loyalis dan kritis yang hidup dalam tubuh bangsa Indonesia seyogyanya mengandung pikiran yang moderat atau jalan tengah dan tidak berparadigma radikal ekstrem.
Ia menegaskan inilah jiwa dan karakter Indonesia berdasarkan Pancasila yang moderat, Indonesia jalan tengah. Ia menambahkan, proklamator Indonesia Soekarno tentang pancasila maupun pemikiran-pemikiran tokoh bangsa yang lain sejak dulu sangatlah moderat.
"Karenanya pancasila maupun Negara Republik Indonesia jangan ditarik ke kanan dan ke kiri tetapi letakkan di posisi tengah agar tetap menjadi rujukan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Pada posisi moderat itulah Pancasila tidak boleh diinterpretasikan dengan pandangan radikal dan ekstrem apapun karena akan bertentangan dengan hakikat Pancasila itu sendiri. Ia mengatakan pikiran nasionalisme yang radikal ekstrem, ultranasionalisme, chauvinisme, keagamaan yang radikal ekstrem tidaksejalan dengan Pancasila. Ia mencontohkan radikal yang dimaksud, seperti cita cita negara agama, fundamentalisme agama, multikulturalisme radikal ekstrem seperti paham demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan toleransi ekstrem berbau liberal sekular.
"Sehingga, jika ingin menjalankan pancasila moderat maka strategi membangun dan mengembangkan strategi keIndonesiaan semestinya menempuh dengan cara moderat atau moderasi. Bukan melalui pendelatan kontra radikal atau deradikalisme yang ekstrem," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika