REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada tiga strategi masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dan ini menjadi sangat penting manakala pandemi Covid-19 masih meluas.
Stategi masyarakat itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Relawan Satgas Covid-19, Didit Ratam saat menjadi narasumber dalam webinar bertema "Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Berhasil atau Gagal?. Acara in digelar oleh Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah pada Rabu (21/7) malam.
Didit menyampaikan, strategi yang dipakai masyarakat untuk menghadapi Covid-19 sebetulnya terdiri dari tiga hal. Pertama, di sisi hulu yakni melakukan protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.
"Strategi keduanya yaitu ada di hilir, yaitu testing, tracing, dan treatment. Kalau hulunya jebol, hilirnya akan kewalahan," kata Didit.
Ia mengatakan, strategi ketiganya adalah vaksinasi. Vaksinasi ini ibarat rem. Inilah tiga strategi yang dilakukan dalam menghadapi Covid-19. Kebetulan Satgas Covid-19 berada di sisi hulu, karena tugas dari Satgas Covid-19 pada besarnya adalah untuk menjaga bagian hulu yakni bagian dari protokol kesehatan.
Ia menerangkan, upaya yang dilakukan di sektor hulu selalu dilakukan bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan di sektor hulu kebanyakan sejak pertengahan tahun lalu lebih banyak sosialisasi dan edukasi prokes.
"Apa yang kita lakukan di sektor hulu adalah mengajak sebanyak-banyaknya ormas-ormas untuk bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat kita untuk melakukan protokol kesehatan," ujarnya.
Ia menegaskan, kalau prokes dilanggar, maka akibatnya banjir kasus Covid-19 seperti yang dialami sekarang.
Kalau diperhatikan, kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi pada pekan kedua Juni 2021, yakni setelah lebaran. Waktu itu kira-kira sekitar empat pekan setelah Idul Fitri.
"Sekarang ada varian (Covid-19) yang lebih menularkan dan lebih cepat mengakibatkan beratnya penyakit, ini yang sebetulnya terjadi sampai sekarang yang kita hadapi jadi lonjakan kasus," ujarnya.
Didit menerangkan, kalau Indonesia diibaratkan sebuah kapal induk, kalau menginjak rem mendadak, kapal induk akan susah berhenti. Artinya Kalau mengharapkan PPKM darurat hasilnya dirasakan dalam dua pekan, rasanya sulit tapi jalannya sudah benar.
"Karena pengurangan dari pergerakan ini merupakan salah satu hal yang paling esensial selain 3M (menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker) dilaksanakan," jelasnya.
Dalam webinar yang digelar LHKP PP Muhammadiyah sejumlah narasumber yang hadir di antaranya Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah Agus Syamsuddin, Juru Wabah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Yono Reksoprodjo, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, dan Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, terkait dengan masih meluasnya pandemi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membuktikan kepancasilaan dan kebangsaan. Ini agendanya hanya satu menyelamatkan 270 juta jiwa rakyat Indonesia.
Busyro mengungkapkan, sesungguhnya di dalam menghadapi situasi yang pelik, sulit, kompleks dan rumit seperti sekarang ini, antara optimistis dan pesimis mungkin berimbang. Tapi semuanya sebaiknya berada dalam sikap yang optimistis, karena negara Indonesia berada di dalam satu realitas sosial.
"Yang saya maksud realitas sosial adalah negara kita ini memiliki kekayaan luar biasa, kekayaan itu berupa komitmen moralitas yang tinggi, yang jujur dan transparan dan produktif serta yang memiliki kohesi sosial yang luar biasa dahsyatnya," kata Busyro.
Ia menegaskan, kekayaan tersebut menjadi modal kekayaan sosial, kekayaan moral, kekayaan kultural sekaligus kekayaan politik bagi negara Indonesia. Persoalannya adalah pemerintah sekarang, sejauh mana mempunyai kehendak yang lebih jujur dan terbuka mempersepsi dan menyikapi elemen-elemen masyarakat sipil.
Ia menerangkan, yang dimaksud masyarakat sipil tidak hanya Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, masyarakat lintas agama, dan lain-lain. Serta RT, RW sampai kepala nasional, semuanya itu sangat peduli. Jika Indonesia tidak memiliki kekayaan seperti itu mungkin sudah tidak punya harapan yang optimis.
"Tapi karena kita punya kekayaan seperti itu, pertanyaannya sekali lagi, apakah pemerintah di dalam masa perpanjangan PPKM darurat akan melakukan tindakan-tindakan apa yang lebih rasional, lebih reasonable, terbuka dan transparan," ujarnya.
Senasib sepenanggungan
Selanjutnya Busyro menyampaikan, berita-berita mengenai ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi sekarang untuk kepentingan bisnis, itu memang sulit dihindari. Lantas bagaimana sikap pemerintah merespons itu.
"Semestinya kita senasib sepenanggungan dan itu etika Pancasila dan itu etika agama-agama yang menjadi pegangan kita, mari kita buktikan kepancasilaan kita itu, kebangsaan kita itu, dengan moralitas agama kita masing-masing dengan agenda yaitu penyelamatan jiwa 270 juta rakyat Indonesia, minus yang sudah wafat mendahului kita, itu mau kita apakan," jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Masyarakat sipil pun tidak mungkin bekerja sendirian. Satu-satunya langkah adalah mengintegrasikan sikap-sikap yang lebih terbuka, benar-benar jujur, dan cerdas. Pemerintah membuat konsep itu tidak lagi sekedar konsep yang bisa minimalis, tapi harus mendengarkan semua pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
