REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam proses perwakafan ada ekosistem yang harus dikuatkan bersama-sama. Hal ini disampaikan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam, Kamaruddin Amin dalam rangkaian acara Milad Pengurus Pusat Wanita Islam (PP WI) ke-59, Ahad (25/4).
"Ada wakif, ada nazir, ada wakaf itu sendiri kemudian ada mauquf alaih, semua ini harus kita kuatkan, ada tata kelola di situ, penelitian kita menunjukkan bahwa ternyata salah satu kelemahan kita dalam proses perwakafan di Indonesia yaitu kita memiliki nazir yang belum memiliki kompetensi secara maksimal," kata Kamaruddin, Ahad (25/4).
Ia menerangkan, kalau di zakat ada amil yang juga kapasitasnya masih perlu dikembangkan. Di wakaf ada nazir yang masih perlu ditingkatkan. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu standar kerja tentang perzakatan sudah keluar. Ini sudah lama menjadi impian bersama tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang amil.
Untuk seorang nazir standar kompetensinya itu sedang diproses. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan keluar dari Kementerian Tenaga Kerja, karena Kemenag sudah memprosesnya cukup lama.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama standar kompetensi nazir akan keluar, sehingga menjadi pedoman dan menjadi standar bagi nazir-nazir di Indonesia untuk bisa lebih produktif lagi untuk bisa lebih maksimal lagi dalam mengelola tata kelola perwakafan kita di Indonesia," ujarnya.
Kamaruddin mengatakan, semoga PP WI berhasil mengumpulkan wakaf untuk dimanfaatkan bangsa dan negara. Wakaf Indonesia telah berkontribusi dalam pendidikan, bahkan dalam kesehatan dan dalam ibadah. Tapi kontribusi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat masih menjadi tantangan. Inilah yang menjadi perjuangan bersama.
"Dan wanita Islam salah satu ormas Islam yang cukup serius dan konsen untuk memenuhi atau menjawab tantangan yang yang termasuk di antara tantangan terbesar kita di Indonesia sekarang ini," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
