REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China pada Selasa (20/4) membantah tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, setelah kelompok hak asasi manusia (HAM) mengajukan banding agar PBB melakukan penyelidikan atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Tuduhan kerja paksa atau penahanan di wilayah barat laut adalah kebohongan dan informasi palsu yang dibuat oleh pasukan anti-China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin, dilansir dari Alarabiya, Rabu (21/4).
"Kritikus mencoba untuk merusak stabilitas dan keamanan Xinjiang dan mengekang pembangunan China," ujarnya menambahkan.
Pada Senin (19/4), Human Rights Watch mengimbau Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki laporan penahanan massal Muslim di kamp-kamp di Xinjiang, China. Mereka menduga ada tindakan keras Pemerintah China terhadap praktik keagamaan dan tindakan lainnya terhadap minoritas Uighur.
Apa yang dilakukan Pemerintah China tersebut, menurut Human Rights Watch, adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang didefinisikan oleh perjanjian yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional.
Menurut pemerintah dan peneliti asing, lebih dari satu juta orang telah dikurung di kamp-kamp di Xinjiang. Mereka menerapkan kerja paksa dan pengendalian kelahiran.
Baca juga : Kamus Sejarah Indonesia, Kesalahan yang tak Boleh Terulang
Beijing membantah tuduhan pelanggaran dan mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut dibangun untuk pelatihan kerja mendukung pembangunan ekonomi dan memerangi radikalisme Islam. Pemerintah China bahkan menekan merek pakaian dan sepatu asing untuk membalikkan keputusan berhenti menggunakan kapas dari Xinjiang karena laporan kemungkinan kerja paksa.
Wang menuduh outlet berita bertindak sebagai pengeras suara kebohongan dan disinformasi. Wang juga membantah bahwa pihaknya tidak melarang PBB mengakses wilayah tersebut untuk penyelidikan.
Wang meminta pengamat asing untuk menghormati fakta dan kebenaran, serta untuk menghentikan praktik salah menyebarkan disinformasi tentang Xinjiang dan membuat pernyataan palsu dalam setiap kesempatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika