REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja Haji DPR RI meminta Kementrian Agama RI lebih aktif dalam melakukan komunikasi terkait penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi yang mungkin dibuka secara terbatas oleh pemerintah Saudi Arabia.
Ketua Panja Haji Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menyatakan Kemenag harus bekerja maksimal dalam mempersiapkan pemberangkatan jamaah ibadah haji di masa pandemi oleh Saudi Arabia. Alhasi, semua nantinya akan bisa berjalan aman bagi semua jamaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadahnya.
Walaupun sampai 5 April 2021, kepastian pembukaan haji dan kuota dari Saudi Arabia belum diumumkan namun ada beberapa kebijakan yang sudah pasti diberlakukan terkait pandemi yang menimbulkan konsekuensi kenaikan BPIH.
Misalnya, pemberlakukan social distancing membuat satu kamar yang tadinya bisa dihuni 4 jamaah hanya dibatasi menjadi 2 jamaah. Juga terkait katering jamaah yang biasanya prasmanan akan berubah menjadi makanan siap saji.
Diah menyatakan sebagai wakil rakyat tentu DPR ingin terus mengupayakan agar biaya haji makin tahun makin baik dengan pelayanan lebih baik.
“PR terbesar Kemenag terkait haji itu bisa lebih efisien tetapi biaya hajinya bisa lebih rasional dengan memikirkan bahwa jamaah ini juga secara ekonomi terdampak pandemi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
