Senin 29 Mar 2021 16:26 WIB

Wapres Minta MUI Cegah Paham Radikal Berkembang

MUI diminta mengawal agar radikalisme tidak berkembang di Indonesia

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Wakil Presiden Maruf Amin.
Foto: Dok.KIP/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk turut mengawal agar paham radikalisme tidak berkembang di Indonesia. Wapres menilai, sebagai negara majemuk, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pola pikir wasathy atau moderat dalam kaidah-kaidah MUI.

"Sehingga ke depan, MUI dapat membantu pemerintah untuk melindungi negara, agama, dan umat," kata Ma'ruf saat memimpin Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI yang selenggarakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/3).

Wapres mengatakan, pola pikir wasathy atau moderat juga merupakan upaya melawan paham radikal yang telah masuk ke Indonesia. Melalui pola pikir wasathy juga, ia berharap umat menjadi mandiri dan agama menjadi kuat dan tidak lemah.

Sehingga, kata Ma'ruf, dalam jangka panjang, apabila terjadi perilaku menyimpang di masyarakat, tidak langsung dialamatkan kepada suatu agama atau kepercayaan tertentu.

“Kita melihat ada gejala-gejala sehingga berkembangnya radikalisme yang sering dialamatkan kepada umat. Ini kita harus menjaga betul bahwa setiap tindakan yang menyimpang daripada itu adalah hal-hal yang diluar dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, dengan Islam,” ungkap Wapres.

Sejalan dengan Wapres, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jimly Asshiddiqie meyakini pentingnya penerapan paham wasathy di Indonesia. Ia pun mengusulkan agar dilakukan pembahasan mengenai peran MUI dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama dalam rapat pimpinan ini.

“Tentunya dengan hubungan umat beragama lain. Karena sedang dibutuhkan persepsi umat Islam dengan umat lain. Apalagi baru ada bom ini, bagaimana hubungan dengan umat lain. Ini penting dibicarakan,” kata Jimly.

Terkait posisi MUI sebagai intermediate structure, Jimly memandang posisi netral MUI diperlukan dalam menjadi jembatan antara pemerintah dengan organisasi massa dan umat antar agama. Untuk itu, diperlukan evaluasi kinerja MUI agar ke depan pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi.

Selain Jimly Asshiddiqie, hadir dalam Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI kali ini para Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI diantaranya, Didin Hafidhuddin, Masykuri Abdillah, dan Muhyiddin Junaidi, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Dadang Kahmad, dan Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Maman Abdurrahman.

Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi dan Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement