Namun, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyebut mereka berbahaya dan tidak berguna. Tindakan tersebut mencerminkan perpecahan blok tentang cara menghadapi China demi melindungi kepentingan bisnis.
China adalah mitra dagang terbesar kedua UE setelah Amerika Serikat. Beijing adalah pasar besar dan investor utama yang telah mendekati negara-negara Eropa tengah dan miskin. Selain sanksi terhadap China, pertemuan para menteri luar negeri ini juga menyetujui sanksi atas pelanggaran di Myanmar.
Uni Eropa menempatkan Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing pada pembekuan aset dan daftar hitam larangan visa atas kudeta dan tindakan keras terhadap para demonstran. “Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing secara langsung terlibat dan bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan mengenai fungsi negara. Oleh karena itu, dia bertanggung jawab telah merusak demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar,” kata jurnal itu.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan semua hal ekses kekerasan yang terjadi sama sekali tidak dapat diterima. “Itulah sebabnya kami tidak akan bisa menghindari pemberian sanksi,” kata Maas.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 yang memicu pemberontakan massal. Para diplomat mengatakan bisnis yang terkait dengan militer kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam beberapa pekan mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
