Mereka juga melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk belajar di masjid dan meminta umat Islam untuk mendaftarkan alamat dan identitas mereka pada pemerintah.
Pemerintah juga melarang penggunaan pengeras suara, yang dapat digunakan dalam adzan, dan transmisi radio mikro, yang digunakan untuk mendengarkan program yang tidak disetujui PKT. “(Kampanye) Itu untuk membuat minoritas ini menjadi kelompok yang pendiam dan penurut," kata Gu.
"Islam bukan hanya keyakinan agama bagi kebanyakan Muslim, melainkan juga tradisi budaya dan nasional. Banyak adat istiadat dan identitas psikologis orang beriman tidak dapat dipisahkan dari Islam,” ujarnya.
Sebagian besar Utsul tinggal di kota pelabuhan Sanya, di Desa Huixin dan Huihui, dan berbicara bahasa Chamic yang berhubungan dengan bahasa yang digunakan di Vietnam dan Kamboja, tempat mereka beremigrasi berabad-abad yang lalu. Utsul adalah salah satu dari sedikit kelompok etnis yang tidak dikenal di Tiongkok.
Meski begitu, komunitas Utsul di Sanya telah memainkan peran penting dalam hubungan Tiongkok dengan dunia Islam, menjadi tujuan resor bagi Muslim Tiongkok lainnya dan sebagai jembatan menuju komunitas Muslim di Asia Tenggara dan Timur Tengah, menurut New York Times.
Tindakan keras terhadap Utsul dimulai ketika pemerintah setempat dan pejabat Partai Komunis China (PKC) mengeluarkan "Rencana Kerja untuk Memperkuat Tata Kelola Komprehensif Komunitas Huixin dan Komunitas Huihui [Utsul]" pada 2019. Di dalamnya, terdapat enam tindakan komprehensif, termasuk perbaikan disiplin, komunitas, simbol dan tanda, sekolah dan rumah sakit, audit keuangan wajib, dan pembongkaran dan relokasi bangunan ilegal," menurut Bitter Winter, sebuah publikasi yang berfokus tentang agama di China.
Aspek-aspek tersebut membuat wanita Muslim dilarang mengenakan jilbab di tempat kerja. Setiap komite yang dibentuk untuk mengelola masjid juga harus menyertakan anggota PKT di dalam struktur keanggotaannya. Alquran juga harus ditutupi dengan slogan resmi PKC.
Seorang pekerja di restoran halal lokal mengatakan bahwa pemerintah daerah telah memerintahkan penghapusan kata "halal" dari tanda dan menu. Dia menambahkan bahwa pemerintah juga telah memerintahkan penghapusan tanda-tanda di rumah dan toko yang bertuliskan "Allahu akbar”. Pemerintah daerah juga telah menutup dua sekolah Islam.
Sumber: voanews
Ikuti Whatsapp Channel Republika
