REPUBLIKA.CO.ID, LOS ANGELES--Dewan Hubungan Amerika-Islam di Los Angeles memberikan apresiasi kepada Presiden Joe Biden atas gerakan cepatnya untuk membatalkan kebijakan 'Larangan Muslim' yang diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Ini melegakan. Ini sangat tepat karena salah satu hal pertama yang dilakukan mantan Presiden Trump ketika dia menjabat adalah menandatangani perintah eksekutif yang mengerikan dan tidak adil itu," kata Hussam Ayloush, direktur eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam, kantor Greater Los Angeles Area, yang dikutip di ABC, Jumat (22/1).

Ayloush berharap akhir dari pembatasan perjalanan dari negara-negara mayoritas Muslim akan menyatukan kembali keluarga yang dipisahkan oleh perintah eksekutif Trump sejak 2017 lalu. "Ada banyak orang yang telah ditolak visanya, ditolak kemampuannya untuk melanjutkan petisi mereka untuk datang ke AS. Kami berharap akan ada proses yang dipercepat untuk kasus-kasus ini," kata Ayloush.

Departemen Keamanan Dalam Negeri mengumumkan akan menghentikan deportasi beberapa imigran tidak berdokumen di AS selama 100 hari sambil meninjau kebijakan saat ini. Selain itu, Gedung Putih meluncurkan undang-undang yang menyediakan jalur untuk kewarganegaraan.

Sebagai kebalikan dari lebih banyak kebijakan Trump, AS akan bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia. Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy mengecam keputusan itu sebagai menenangkan organisasi yang disalahkan karena menyebarkan virus.

Biden juga akan mencabut perintah eksekutif Trump tentang Sensus, meminta setiap penduduk di AS untuk dihitung meskipun status hukum mereka. Data sensus digunakan untuk mengalokasikan segalanya mulai dari suara elektoral hingga kursi kongres.

Dea Alvi Soraya

Ikuti Whatsapp Channel Republika