REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris secara terbuka mengkritik perlakuan China terhadap Muslim Uighur sebagai bentuk 'barbarisme'. Selain itu, Inggris juga mengumumkan langkah-langkah baru untuk menghentikan perdagangan perusahaan dengan perusahaan China yang terkait dengan kerja paksa.
Berbicara di House of Commons, Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan ada bukti jelas dari adanya kamp interniran, kerja paksa, penahanan sewenang-wenang, pendidikan ulang politik dan sterilisasi paksa.
"Semuanya dalam skala industri. Ini benar-benar mengerikan," kata Raab, dilansir di Sky News, Rabu (13/1).
Sebagai tanggapan atas tindakan China tersebut, pemerintah Inggris mengumumkan empat langkah baru sebagai bentuk kritik mereka. Hal itu termasuk peninjauan kontrol ekspor yang berlaku untuk provinsi Xinjiang guna mencegah penjualan barang yang mungkin berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia.
Tindakan lainnya adalah denda bagi perusahaan Inggris yang tidak mempublikasikan pernyataan perbudakan modern tahunan, pedoman bagi bisnis Inggris yang menanamkan jaringan ke Xinjiang, dan dukungan bagi badan publik Inggris untuk mengecualikan pasokan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Lebih dari satu juta Muslim Uighur diyakini telah dipenjara di kamp kerja paksa, dan banyak dari wanita Uighur tersebut dilaporkan telah disterilkan secara paksa.
Namun, pemerintah China telah berulang kali membantah tuduhan tersebut. Mereka juga menolak akses untuk organisasi hak asasi manusia, jurnalis dan badan pengawas independen.
Menurut Raab, bukti skala dan beratnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Xinjiang terhadap Muslim Uighur sekarang sangat luas. Karena itulah, kata dia, pemerintah Inggris mengumumkan serangkaian tindakan baru untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diterima. Langkah itu juga dilakukan guna melindungi bisnis dan badan publik Inggris dari keterlibatan atau hubungan apapun dengan mereka.
"Paket ini akan membantu memastikan bahwa tidak ada organisasi Inggris, pemerintah atau sektor swasta, secara sengaja atau tidak sengaja, mengambil keuntungan dari atau berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur atau minoritas lainnya di Xinjiang," tambahnya.
Namun demikian, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan tidak dapat memberikan rincian tentang besarnya potensi denda yang ditetapkan. Selain itu, tidak ada angka seberapa banyak perdagangan Inggris terhubung baik secara longgar atau langsung ke kamp kerja paksa.
Meskipun sanksi yang diumumkan pada Selasa ini tidak menargetkan individu China tertentu, Raab tidak mengesampingkan tindakan di masa depan termasuk sanksi Magnitsky Act, undang-undang yang dibuat untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar hak asasi manusia (HAM).
Hal ini adalah langkah terbaru pemerintah Inggris terhadap China, setelah keputusan tahun lalu untuk melarang perusahaan telekomunikasi Huawei berpartisipasi dalam masa depan 5G dan sanksi terhadap Hong Kong terkait dengan undang-undang keamanan baru yang ketat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika