REPUBLIKA.CO.ID, BAGDAD – Ulama dan politisi Islam terkemuka di Irak, Muqtada al-Sadr, membentuk komite untuk memeriksa klaim perampasan ilegal dari warga Kristen Irak. Inisiasi ini mengarah pada pemulangan properti yang diambil dari warga Kristen dalam beberapa tahun terakhir.
Pemimpin Syiah itu yang juga kepala kelompok politik Sadrist telah memerintahkan pembentukan sebuah komite yang bertugas mengumpulkan dan memverifikasi keluhan perampasan ilegal dari pemilik properti Kristen di Irak.
Banyak orang Kristen kehilangan harta benda ketika mereka dipaksa meninggalkan rumah mereka di Mosul dan Dataran Niniwe ketika pasukan ISIS menyerbu dan mendirikan kekuasaan mereka.
Sebuah pernyataan awal bulan ini menyebutkan anggota komite akan menghubungi umat Kristen agar mengirimkan bukti kepemilikan rumah dan tanah yang telah diambil dari mereka.
"Tujuan operasi yang diluncurkan pemimpin Syiah adalah untuk memulihkan keadilan dan mengakhiri pelanggaran hak milik saudara Kristen, termasuk mereka yang menjadi tanggung jawab anggota gerakan Syiah yang dipimpin al-Sadr,” lapor Fides.
Layanan informasi dari Perhimpunan Misi Kepausan, menyebutkan permintaan untuk melaporkan kasus perampasan ilegal yang dialami juga ditujukan kepada keluarga umat Kristiani yang telah meninggalkan negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Keluhan tentang pelecehan terhadap pemilik properti Kristen dapat dikirim ke panitia pada akhir Ramadhan berikutnya.
Tahun ini, Ramadhan, bulan puasa umat Islam, berakhir pada 11 Mei. Fides mengatakan bahwa pada 3 Januari, al Sadr mengirim delegasi untuk memberikan salinan dokumen yang digunakan oleh politisi Syiah untuk membentuk komite kepada Patriark Khaldea Louis Raphael Sako.
Patriark berterima kasih kepada al-Sadr atas inisiatifnya. Sementara itu Paus Francis berencana akan mengunjungi Irak pada Maret mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika