Renungan Waketum MUI tentang Pembubaran FPI

REPUBLIKA.CO.ID, -- Berikut ini kami muat secara utuh tulisan Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Isinya tulisan yang dikirimkan ke redaksi pada Rabu sore kemarin (30/12) berisi renungannya ketika mencermati fenomena pembubaran FPI oleh pemerintah pada jam sebelumnya oleh pemerintah.

Tulisan itu diberi judul dengan memakai huruf besar: 'PEMBUBARAN FPI DAN GAGASAN EMAS DEWAN KERUKUNAN NASIONAL DARI JOKOWI'.

Berikut tulisan Buya Anwar tersebut selengkapnya:

-----------

Setelah mendengar penjelasan dari pihak pemerintah berarti Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas dan organisasi sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan di dalam wilayah republik Indonesia.

Pertanyaan saya seberapa berbahayakah FPI ini dilihat oleh pemerintah ? Apakah kehadiran FPI itu mengancam eksistensi bangsa karena dia mau mengganti Pancasila dan UUD 1945 ?

Saya rasa FPI tidak hendak merubah pancasila dan UUD1945. Malah bagi Habib Rizieq Shihab selaku Imam Besar dari FPI tersebut disertasi yang sedang dipersiapkannya adalah tentang Pancasila.

Jadi kalau begitu kesimpulan saya pelarangan FPI tidak bersifat idiologis. Kalau tidak bersifat idiologis maka berarti kehadiran FPI tidak akan mengancam dan akan merusak eksistensi bangsa.

Kalau begitu apa kira-kira dosa dan kesalahan dari FPI? Diantaranya yang saya dengar adalah :

Pertama FPI itu sudah tidak memiliki legal standing sejak tanggal 20 juni 2019. Kalau seperti itu mengapa pemerintah tidak panggil saja itu FPI supaya mereka mengurus kembali legal standingnya.

Kedua, FPI itu sering melakukan sweeping. Pertanyaannya apa yang dia sweeping dan kapan dia baru turun melakukan sweeping ?

Saya dengar FPI itu melakukan sweeping setelah laporannya tentang masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak penegak hukum tidak kunjung mendapatkan respons dan tindak lanjut.

Kalau memang seperti itu pihak penegak hukum hendaknya bersifat responsif dan cepat tanggap sehingga tindakan-tindakan sweeping tersebut tidak terjadi.

Ketiga, FPI sering menyebar kebencian mungkin maksudnya kepada pihak pemerintah yang disampaikannya lewat pertemuan-pertemuan yang mereka laksanakan.

Yang menjadi pertanyaan saya kebencian apa yang mereka sampaikan? Apakah mereka menghasut rakyat untuk melawan pemerintah? Kalau benar, maka hal ini tentu jelas tidak baik.

Tetapi yang menjadi pertanyaan saya mengapa mereka sampai melakukan hal demikian?

Saya dengar mereka hendak melakukan revolusi akhlak, yaitu ingin merubah sikap dan perilaku dari oknum-oknum pemerintah serta berbagai anak bangsa ke arah yang lebih baik supaya praktik-praktik tidak terpuji seperti KKN dan abuse of power misalnya bisa diberantas.

Jika demikian halnya Pak jokowi juga mengusung hal yang sama yang beliau sebut dengan revolusi mental. Oleh karena itu menurut saya persoalan FPI ini bukanlah termasuk persoalan yang benar-benar pokok dan penting tetapi lebih banyak menyangkut hal-hal yang terkait dengan metode dan teknis yaitu tentang bagaimana caranya kita mengisi dan menegakkan pancasila dan uud 1945.

Oleh karena itu, menurut saya, karena negara ini adalah negara demokrasi di mana setiap orang dijamin haknya untuk berkelompok dan mengeluarkan serta menyampaikan pendapatnya, maka langkah yang terbaik dilakukan oleh pemerintah bukan MEMUKUL dengan membubarkannya. Namun, dengan MERANGKUL dengan mengajak mereka untuk bermusyawarah dan berdialog.

Ini karena biasanya kalau ada perbedaan, misalnya antara FPI dengan pemerintah maka menurut saya sesuai dengan semangat yang ada dalam Pancasila terutama sila ketiga dan keempat yaitu untuk terjaga dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Dan di dalam di dalam sila keempat kita diingatkan untuk bermusyawarah.

Maka dari kedua sila ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pesan yang sangat kuat yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialog terlebih dahulu dari pada pendekatan hukum dan pendekatan keamanan.

Di sinilah saya melihat ide dan gagasan presiden Jokowi untuk membentuk DEWAN KERUKUNAN NASIONAL yang pernah beliau gagas sewaktu dalam pemerintahan beliau dalam periode pertama sangat relevan untuk diaktifkan.

Tujuannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang ada karena lewat dewan ini kita akan bisa temukan suatu dialektika di mana ada tesa dan anti tesa sehingga kita bisa membuat syntesa yang baik bagi bangsa ini kedepannya.

Cuma sayang GAGASAN EMAS dari presiden ini tidak mendapat perhatian serius dari orang-orang di sekitar beliau sehingga terjadilah masalah bubar-membubarkan.

Cara ini menurut saya selain tidak cocok dengan nilai-nilai demokrasi juga kurang pas dengan budaya bangsa kita yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengatasi masalah.

Apaagi karena cara-cara musyawarah dan dialog ini menurut saya jauh lebih terhormat dan mendukung bagi tegak dan terciptanya rasa persatuan dan kesatuan diantara kita sesama warga bangsa. Apalagi negeri ini oleh para pakar dunia sudah diprediksi akan menjadi salah satu negara adikuasa di mana indonesia akan menjadi salah satu negara terbesar keempat PDBnya di dunia tahun 2040-2050.

Oleh karena itu negara ini diperkirakan 20 tahun mendatang akan menjadi negara besar dan maju.

Nah, dalam soal ini saya teringat nasihat dari Ibnu Khaldun seorang sosiolog besar islam dan dunia. Dia mengatakan suatu bangsa akan bisa besar dan maju kalau persatuan dan kesatuan serta kerukunan dan rasa kebersamaan di antara warga bangsanya kuat.

Di sinilah saya melihat penting dan perlunya kita sebagai bangsa mendorong Presiden jokowi untuk mengaktifkan kembali secara serius dan ber sungguh-sungguh gagasan beliau tentang DEWAN KERUKUNAN NASIONAL tersebut agar kita bisa menyelesaikan masalah bangsa yang kita hadapi dengan baik.

Mengapa? Ini karena dengan cara itulah saya yakin semua anak bangsa yang sama-sama merasa bertanggung jawab untuk memajukan negeri ini akan merasa terhormat dan dihormati serta tidak ada yang merasa disakiti dan tersakiti.

Alhasil kemudian nantipersatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan di antara kita bisa tegak seperti yang telah diamanatkan dan diharapkan oleh konstitusi.

--------

Anwar Abbas