REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dibalik cerita mengenai pengangkatan posisi menteri baru dalam Kabinet Jokowi periode 2019-2024 ternyata ada kisah menarik. Ini terjadi ketika Sekjen PP Muhammadiyah Prof DR Abdul Mu'ti tidak bersedia mengemban jabatan sebagai salah satu wakil menteri di kabinet seiring dengan terjadinya pergantian menteri tersebut.

Terkait hal itu Mu'ti pun sudah memberikan klarikasinya dengan menuliskan sikap ketidaksedian menjadi menteri itu di media sosial. Sikapnya ini kemudian tersebar di WA grup.

Terkait hal itu Mukti pun sudah menyatakan itu memang tulisannya.''Benar itu tulisan saya,'' kata Mu'ti kepada Republika.co.id (Rabu, 23/12).

Dalam pernyataan di Mensos Mu'ti mengatakan penyebab dirinya tak bersedia menjadi wakil menteri. Salah satu alasanya setelah direnungkan dirinya tahu diri bahwa tak punya kemampuan untuk menduduki jabatan itu.

''Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanat yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,'' katanya.

Mu'ti yang juga merupakan Guru Besar UIN Jakarta, selanjutnya menyatakan bila pada awalnya ketika dihubungi oleh menteri sekretaris negara dan Mendikbud dirinya sempat menyatakan siap bergabung jika diberi amanah.

''Awalnya, ketika dihubungi oleh Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah."

"Tetapi setelah mengukur kemampuan diri saya berubah pikiran. Semoga ini pilihan terbaik,'' tegas Abdul Mu'ti.

Sebelum pengumuman menteri baru oleh Presiden Joko Widodo, kemarin memang beredar nama-nama calon wakil menteri. Kala itu beredar kabar bahwa ada nama Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang diproyeksikan sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, nama Abdul Mu'ti tiba-tiba menghilang dari list wamen yang akan dilantik. Beredar kabar bahwa Abdul Mu'ti menolak jabatan sebagai Wamendikbud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika