REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan Islam negeri(PTKIN) memiliki tanggung jawab besar dalam tata Kelola keuangan PTKIN. Keuangan PTKIN merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPK, Nurul Ghufron, dalam acara Short Course Tata Kelola Keuangan dan Kepegawaian untuk Pimpinan PTKIN seluruh Indonesia secara virtual, Senin (21/12).
Kegiatan Short Course ini diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan diikuti seluruh rektor/ketua PTKIN se-Indonesia.
Nurul Ghufron juga mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandinya.
Di antaranya, menggunakan mata anggaran tertentu untuk kepentingan pribadi/keluarganya dan atau tidak sesuai peruntukannya, serta tidak disertai kejelasan bukti pertanggungjawaban (bukti rekayasa/fiktif), memerintahkan staf untuk mencairkan suatu mata anggaran tertentu dan selanjutnya ditransfer ke rekening pribadinya untuk digunakan bagi kepentingan pribadi/keluarganya tanpa ada rincian pertanggungjawaban.
Dia juga mengingatkan menghindari modus bekerja sama dengan anggota DPR/D dalam proses “meng-gol-kan” suatu mata anggaran/nilai anggaran tertentu yang dalam pelaksanaannya nanti akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dengan merugikan keuangan negara/ daerah.
Selain itu, dalam proses pengadaan barang/jasa, melakukan rekayasa untuk menunjuk rekanan tertentu dengan harga yang sudah diatur (di-mark up), sehingga sebagian keuntungan yang diperoleh rekanan diberikan dan dinikmati oleh pejabat yang bersangkutan.
Serta memanfaatkan dana kas negara/daerah untuk disimpan di suatu bank tertentu yang bersedia memberikan komisi/bunga khusus bagi pejabat yang bersangkutan.
“Berbagai modus operandi itu sudah dalam pengawasan KPK, dan KPK akan tegas menindaknya. Oleh karena itu, kami berharap para rektor/ketua untuk tidak mempertaruhkan integritasnya dengan cara melakukan tata Kelola keuangan dengan sebaik-baiknya dan akuntabel,” kata mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof Muhammad Ali Ramdhani, menyampaikan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa, maka perlu peningkatan kualitas perguruan tinggi. Dan pondasi dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi ini di antaranya adalah menciptakan Good University Governance (GUG).
“Prinsip Good University Governance adalah transparansi, akuntabilitas (kepada stakeholders), responsibility (tanggung-jawab), Independensi (dalam pengambilan keputusan), fairness (adil), penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, nirlaba,” kata guru besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini.
Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag, Prof Suyitno, menyebutkan bahwa penyelenggaraan short course ini dilatarbelakangi dengan background rektor/ketua sebagai akademisi. Rektor/Ketua adalah tugas tambahan yang karena statusnya harus menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA), sedangkan para rektor/ketua ini adalah akademisi yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam tata kelola keuangan/anggaran.
“Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan penguasaan terhadap tata kelola keuangan harus terus dilakukan,” tutur guru besar UIN Raden Fatah Palembang ini.
Dia mengatakan dengan adanya short course ini setidaknya me-refresh kembali pengetahuan para rektor/ketua terkait tata Kelola keuangan, sehingga terhindar dari penyalahgunaan kewenangan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika