REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas menyambut gembira kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia. Namun, dia berharap agar para pengikut HRS tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19.
"Saya senang dan gembira Habib Rizieq sudah pulang dan bisa berkumpul kembali dengan jamaah dan umatnya. Tapi karena negeri ini masih dilanda Covid-19 maka saya betul-betul berharap agar semua pihak benar-benar memerhatikan nasihat dan saran dari para ahli untuk menghormati protokol kesehatan yang ada. Agar musibah dan bencana tidak datang menimpa," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (11/11).
Dia pun mempersilakan jika umat Islam ingin silaturahmi dengan Habib Rizieq. Karena, menurut dia, kerinduan umat Islam sudah lama kepada Habib Rizieq. "Tapi tolong jarak tetap dijaga dan masker kalau bisa face shield tetap dipakai agar kegembiraan tidak berujung duka," ucapnya.
Ketua PP Muhammadiyah ini menjelaskan, agama telah juga mengingatkan kepada umat Islam agar tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat umat jatuh ke dalam kebinasaan. Karena itu, menurut dia, segala mudharat atau bahaya harus dihilangkan.
"Maka prinsip berhati-hati dan waspada dengan menghormati dan mematuhi sepenuhnya protokol medis yang ada jelas harus lebih kita dahulukan dan utamakan untuk kebaikan kita semua," kata Anwar.
Seperti diketahui, Habib Rizieq telah kembali ke kediamannya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11) kemarin setelah sekitar tiga tahun berada di Arab Saudi. Kedatangannya disambut ribuan massa dengan lantunan shalawat dan tangisan.
HRS tiba di Petamburan dengan menggunakan mobil warna putih pukul 13.20 WIB. Ia melintasi Jalan KS Tubun yang sudah dipadati massa. Laskar Pembela Islam (LPI) juga membukakan jalan dengan membentuk pagar betis di sepanjang ruas jalan. Sebelum masuk ke kediamannya, HRS juga sempat menyapa sekaligus mendoakan bangsa bersama pendukungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika