Selasa 10 Nov 2020 07:30 WIB

Mantan Dubes Cheska Gambarkan Situasi di Prancis

SItuasi di Prancis digambarkan oleh mantan dubes Cheska.

Rep: Rossi Handayani/ Red: Muhammad Hafil
Mantan Dubes Gambarkan Situasi di Prancis. Foto: Muslim Prancis protes dengan diskriminasi dan Islamofobia
Foto: actofamerika.wordpres.com
Mantan Dubes Gambarkan Situasi di Prancis. Foto: Muslim Prancis protes dengan diskriminasi dan Islamofobia

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Mantan duta besar Cheska untuk Prancis, Petr Janyska, menggambarkan situasi di Prancis. Dia menjelaskan, pemerintah berusaha membatasi masuknya para imam dari luar negeri karena mereka sering berada di belakang radikalisasi pemuda Muslim Prancis.

Menurut Janysek, meskipun Prancis telah menjadi negara imigran selama lebih dari seratus tahun, saat ini, ada masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca Juga

"Tidak ada masalah besar dengan etnis minoritas, apakah itu Cina, Vietnam, Kamboja, atau India. Satu-satunya masalah yang jelas adalah dengan Islam radikal," kata mantan duta besar itu, dilansir dari laman Remix pada Selasa (10/11).

"Islam radikal mendapatkan pijakan di antara faksi generasi muda dengan orang tua dan kakek nenek yang berasal dari negara-negara Muslim-Arab di masa lalu. Mereka kebanyakan hidup dalam kondisi sosial yang buruk, dalam keluarga besar seringkali tanpa ayah, mereka tidak memiliki pendidikan yang baik, dan mereka tinggal di pinggiran kota besar," kata Janyska.

"Pengangguran juga mempengaruhi mereka. Yang menambah masalah adalah perdagangan obat bius, yang tumbuh subur di pinggiran kota dan memberi penghasilan lebih bagi orang-orang itu daripada jika mereka pergi bekerja," lanjutnya.

Disebutkan Islam radikal dibawa dari luar ke Prancis, dan Eropa Barat pada umumnya oleh para imam.

"Mereka sering datang untuk menyebarkan ideologi politik Islamisme. Tidak satupun dari negara asal mereka adalah negara demokrasi, sebaliknya. Mereka semua adalah rezim konservatif otoriter, terkadang bahkan teokrasi, di mana agama berdiri di atas negara. Dan mereka bawa ke Prancis ide-ide yang sama sekali berbeda dari negara yang berdiri. Mereka tidak mengakui kesetaraan perempuan, negara sekuler, dan mereka ingin menegakkan hukum Islam. Ide-ide demokrasi itu asing bagi mereka," paparnya.

Janyska memperingatkan terhadap para imam yang mencoba menarik generasi muda ke dalam identitas palsu.

Sebagai contoh, dia mengutip seorang pemuda Chechnya yang membunuh seorang guru sejarah  Samuel Paty. Penyerang datang ke Prancis sebagai seorang anak dengan orang tuanya, melarikan diri dari perang di Chechnya pada saat itu. Prancis memberi mereka suaka, dan kemungkinan besar menyelamatkan hidup mereka.

"Dan seseorang mencuci otak pemuda itu sedemikian rupa sehingga dia ingin berperang dan membunuh atas nama Islam," kata Janyska. Dia menambahkan, bahwa Chechnya telah lama mencari target, siapa pun bisa menjadi korbannya.

"Pemuda seperti dia hidup dalam suasana fanatisme agama-ideologis, dan pengaruh eksternal, termasuk para imam, berperan besar dalam hal itu," jelasnya.

Dia mengungkapkan, Prancis merupakan negara sekuler, di mana agama adalah masalah pribadi yang bukan milik politik, struktur negara, atau sekolah.

"Bukan kebetulan bahwa pembunuh yang membunuh di katedral Nice berasal dari luar negeri dan bukan warga negara Prancis. Dia dikirim ke sana, mungkin sebagai pesan. Islamisme tertarik untuk merongrong Prancis sebagai negara demokrasi dari dalam, dan  menyebabkan kekacauan di sana," ucap Janyska.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menegaskan negaranya sangat menghormati Islam selama kunjungan ke Kairo pada Ahad (8/11). Pernyataan ini muncul ketika negara tersebut menghadapi perselisihan dengan dunia Muslim akibat penerbitan karikatur Nabi Muhammad SAW.

Le Drian mengatakan kampanye "anti-Prancis" di dunia Muslim sering kali merupakan hasil dari distorsi komentar Presiden Prancis, Emmanuel Macron, tentang masalah tersebut. Dia menyatakan penghormatan tertinggi terhadap Islam merupakan prinsip pertama di Prancis.

“Saya juga ingin mengatakan bahwa Muslim adalah bagian penuh dari masyarakat di Prancis," kata Le Drian.

“Pesan kedua adalah bahwa kita dihadapkan pada ancaman terorisme, fanatisme, di tanah kita tetapi juga di tempat lain, dan pertempuran ini adalah pertempuran bersama," kata Le Drian.

Le Drian bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Menteri Luar Negeri Sameh Shoukry dalam kunjungan itu. Setelah itu dia melakukan perbincangan terbuka dengan kepala institusi Al-Azhar, Sheikh Ahmed al-Tayeb.

 

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement