REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Sehari setelah Kepala Menteri Uttar Pradesh (negara bagian India), Yogi Adityanath, mengumumkan niatnya untuk membawa UU yang menentang 'jihad cinta', mitranya dari negara bagian India Haryana Manohar Lal Khattar mengatakan bahwa negaranya juga sedang mempertimbangkan UU untuk memerangi dugaan kecenderungan perempuan Hindu yang ditarik dalam hubungan pria Muslim sehingga dipaksa untuk pindah agama.
Langkah koalisi yang dilakukan BJP itu dilakukan di tengah kemarahan atas pembunuhan siang hari terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun oleh penguntitnya yakni mantan teman sekelasnya di Ballabhgarh Faridabad pekan lalu dilansir dari Times of India, Senin (2/11).
Berbicara di Karnal pada Hari Haryana, Khattar mengatakan pembunuhan gadis itu terkait dengan 'jihad cinta'. Pemerintah pusat dan negara bagian menangani masalah ini secara serius.
CM Haryana mengatakan kedua pemerintah mencari nasihat hukum tentang cakupan UU untuk mencegah terulangnya konversi atau pindah agama paksa dan mencegah pembunuhan yang terjadi kadang-kadang. Ketentuan hukum sedang dipertimbangkan agar yang bersalah tidak melarikan diri dan yang tidak bersalah tidak dihukum.
Bulan lalu, pemerintah yang dipimpin BJP di Assam mengatakan bahwa jika terpilih kembali berkuasa tahun depan. Akan menindak 'pernikahan penipuan' yang melibatkan calon pengantin pria yang berbohong tentang agama mereka untuk menikahi gadis-gadis Hindu.
Setelah pembunuhan Nikita Tomar di luar kampusnya di Ballabhgarh pada 26 Oktober 2020, keluarganya menuduh penguntitnya Tauseef yang berasal dari keluarga politik berpengaruh dari Mewat. Dia dituduh telah menculiknya dua tahun lalu dan mencoba membuat Nikita masuk Islam dan menikahinya.
Namun, saat itu FIR tidak mencantumkan detail tersebut. Pernyataan Khattar datang tepat setelah Menteri Dalam Negeri Haryana Anil Vij membuat tweet satu baris tentang pemerintah BJP-JJP mempertimbangkan UU untuk melawan konversi atau pindah agama paksa untuk pernikahan.
“Kami membutuhkan obat untuk masalah yang disebut cinta jihad, agar kami dapat menyelamatkan gadis-gadis muda, jika diperlukan akan membuat hukum dan akan mengesahkannya, atau kami akan melakukan tindakan lain, tapi satu hal kami tidak akan membiarkan ini (cinta jihad) terjadi di Haryana," kata Vij di Ambala.
Tim investigasi khusus yang dibentuk Pemerintah Haryana untuk menyelidiki pembunuhan itu telah diminta untuk memastikan apakah ada kelompok terorganisasi atau bergerak di belakang insiden konversi paksa di Haryana.
Petugas polisi senior mengatakan mereka tidak memiliki informasi tentang 'cinta jihad' atau konversi paksa di Haryana. “Tentu saja, kami tidak memiliki detail seperti itu karena banyak hal terjadi dalam sehari. Kami perlu mengambil detail dari distrik. Makanya butuh waktu untuk mendapatkan gambaran yang lengkap,” kata seorang polisi senior.
Para pemimpin Kongres Haryana berhati-hati dalam mengomentari topik tersebut. “Kejahatan adalah kejahatan dan hukum negara memiliki ketentuan hukuman yang cukup, tergantung pada beratnya kejahatan. Karena pernyataan tentang membawa undang-undang semacam ini datang dari banyak negara bagian, termasuk Haryana, maka biarlah mereka keluar dulu, baru kami bisa berkomentar,” kata Presiden PCC Haryana Kumari Selja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika