REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saleh Raafat menuturkan, gerakan Hamas memiliki masalah internal sehingga menghambat penyelesaian rekonsiliasi. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya jawaban resmi Hamas terkait pemilu Palestina.
"Hamas memiliki tuntutan baru pada masalah rekonsiliasi, pemilihan umum dan pegawai, yang telah dikerjakan pemerintah secara setara antara Tepi Barat dan Gaza. Jelas Hamas bermasalah dengan rekonsiliasi dan pemilu," kata Raafat dilansir di Asharq Al-Awsat, Rabu (21/10).
Raafat berharap Hamas setuju untuk mengadakan pemungutan suara sehingga Presiden Mahmoud Abbas mengeluarkan dekrit yang mengatur tanggal pemilihan umum di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel, termasuk Yerusalem Timur.
Pernyataan Raafat menjelaskan mengapa Abbas menunda dekrit presidennya meskipun Fatah dan Hamas serta faksi Palestina lainnya mengumumkan persetujuan mereka untuk mengadakan pemilihan. Demikian pula Fatah dan Hamas.
Fatah dan Hamas telah sepakat di Istanbul pada September lalu untuk mengadakan pemilu, kemudian pemilihan presiden, diikuti dengan pemilihan dewan nasional PLO. Semua pemilihan itu seharusnya diadakan dalam waktu enam bulan.
Anggota komite pusat Fatah, Rawhi Fattouh, mengatakan para anggota dengan suara bulat telah menyetujui hasil dari pertemuan Istanbul. Namun saat ini sedang menunggu persetujuan dari politbiro Hamas. Semua masalah yang beredar akan diselesaikan setelah pemilihan dan penundaan ini tidak menguntungkan kepentingan pihak mana pun.
Dia berspekulasi bahwa beberapa pejabat Hamas di Gaza menentang rekonsiliasi. Ini mengisyaratkan bahwa pemilihan mungkin akan dihalangi untuk keuntungan pribadi. Pemilihan umum Palestina terakhir diadakan pada 2006.
Ikuti Whatsapp Channel Republika