REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta melalui bidang Ekonomi menggelar webworkshop Resolusi Ekonomi Umat Saat Corona bagi UMKM, Koperasi, dan Para Ustadz-Ustadzah, pada Kamis (15/10) melalui Zoom.
Adapun narasumber webworkshop ini adalah Mr Maher Mahmoud (Arab Saudi), Muhidin Mokter (Malaysia), Isfadiah (Malaysia), Ferry Juliantoro (ketua Dekopin Jakarta), Cahyo Kartiko (ketua Asbisindo), dan Robi Nurhadi (ketua Bidang Ekonomi MUI DKI Jakarta).
Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyampaikan apresiasi kepada Bidang Ekonomi MUI DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan acara ini walaupun di tengah pandemi Covid-19.
"Semua yang hadir akan menjadi rujukan sebagai salah satu pembuka kesulitan yang sedang dihadapi oleh umat saat ini di tengah pandemi, karena itu pas kalau judul saat ini bahwa resolusi ekonomi umat saat pandemi yang memiliki dampak luas bukan sekedar UMKM, masyarakat biasa, bahkan ke ustadz dan ustadzah, inilah hal yang memang perlu dibicarakan bersama sama, dan kita tidak tahu kapan ini selesai, walaupun kita punya keyakinan bahwa rejeki sudah diatur Allah SWT,” kata KH Munahar seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Ia menambahkan, melalui webinar ini, MUI DKI Jakarta juga meminta masukan kepada gubernur DKI Jakarta, apa yang harus dilaksanakan saat pandemi. “Sebab, pandemi ini bukan hanya menimpa kita, masyarakat Indonesia tapi seluruh dunia. Bagaimanapun seorang Muslim berkeyakinan bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-Nya, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan,” ujarnya.
"Masukan dari narasumber baik dari negara Arab Saudi, Malaysia maupun sahabat sahabat kita di Indonesia. Secara khusus, kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta. kami minta masukan yang terbaik. Kalau perlu saya minta acara ini dibukukan. Hasil dari acara ini akan kita sampaikan ke Munas MUI. Karenanya harus banyak buku yang kita keluarkan kepada musyawirin yang hadir nanti," tambahnya.
Hadir, sebagai keynote speaker Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Ia menyatakan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) menjadi peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi sebagai solusi ekonomi keumatan.
Pasalnya, Covid-19 menjadi kendala yang dihadapi banyak orang, mulai dari interaksi yang dibatasi, jumlah orang dalam sebuah pertemuan yang dibatasi, kegiatan yang berkurang karena sangat berbahaya untuk terjadinya penularan, yang pada akhirnya berdampak pada sektor keagamaan, kegiatan sosial dan ekonomi.
"Dampaknya terasa, itu turun semua, termasuk majelis-majelis di mana ada yang menyiapkan makanan, minuman, tenda dan lainnya. Sekarang dalam suasana pandemi, kita perlu melihat apa yang sesungguhnya menjadi peluang, yaitu teknologi," kata Anies.
Teknologi tersebut, dicontohkan seperti yang dilakukan saat webinar tersebut yang sama dengan seminar namun dari jarak jauh, tanpa sewa gedung, namun bisa menampung banyak peserta.
"Hari ini 100 orang ikut acara, semuanya virtual, alatnya juga sudah kita miliki, bukan kita beli alat baru. Laptopnya sama, HP-nya sama, tapi baru kita gunakan sekarang. Begitu juga ke depan, kita harus menangkap ini sebagai peluang," kata Anies.
Karenanya, pemanfaatan teknologi digital ini, menjadi salah satu solusi untuk mereka menjaga interaksi termasuk interaksi perekonomian di mana seperti yang terlihat bahwa banyak sekali usaha-usaha yang menggunakan teknologi untuk pemasaran, teknologi serta untuk menjangkau pembeli.
Salah satu cara yang kita ingin lakukan untuk memudahkan bagi masyarakat memanfaatkan peluang berkembangnya interaksi digital. Ke depan, kita belum tahu berapa lama kondisi pandemi ini akan dihadapi di Jakarta. Tapi satu hal yang pasti bahwa dalam kondisi apapun, kita diwajibkan untuk terus berikhtiar," ucapnya.
"Dan saya mengharapkan kepada semua untuk memanfaatkan luasnya jangkauan untuk mengambil contoh praktik-praktik baik di dalam berwirausaha. Lalu begitu juga dengan antisipasi untuk perubahan peluang," katanya menambahkan.
Pemprov DKI Jakarta sendiri, kata Anies, siap untuk ikut memasilitasi peningkatan kemampuan itu. Di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga membutuhkan status legal bagi tokonya.
"Karena itulah kita di Jakarta selama pandemi ini kami menjemput bola, mendatangi UMKM, memberikan izin. Jadi bukan UMKM yang mengurus izin ke kita, tapi kita yang mendatangi. Yang belum punya izin, kita beri izin," katanya
Dengan diberi izin usaha tersebut akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dengan itu mereka jika ingin berjualan daring, bisa menunjukkan legalitas badannya.
"Ini dibutuhkan karena interaksinya tidak ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, kita tahu tokonya di mana, kita tahu rumahnya di mana. Tapi karena ini virtual, maka status ini menjadi penting.
Jadi bagi semuanya di sini yang mengetahui mereka yang belum memiliki izin, kabarkan, datang ke Kecamatan, datang ke kantor Wali Kota. Maka beritahu kita, kita akan datangi, kita akan beri," tuturnya.
Menurut gubernur, ini merupakan hal penting karena akan terjadi perubahan-perubahan berikutnya. Perubahan siapa yang bisa bergerak dan siapa yang membaca kasus ini. “Pandemi Covid-19 ini sebagai satu aktivitas baik pada saat pandemi dan pasca pandemic saya kira ini amat sangat penting, khususnya bagi hampir para pelaku usaha,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika