REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) melakukan pendataan warga secara digital sebagai upaya mencegah penularan virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.
"Tujuan dari pendataan berbasis geospasial ini adalah adanya basis data di daerah program yang mendukung upaya pencegahan Covid-19 yang dapat diakses semua pihak," kata Ketua LPBI NU PBNU, M Ali Yusuf, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/10).
Dia mengatakan data tersebut bisa diakses siapa saja, mulai dari data kondisi kesehatan warga hingga laporan penerima distribusi bantuan dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan Covid-19.
Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan 847 orang kelompok kerja yang berasal dari perwakilan masyarakat di 121 rukun warga di sembilan kabupaten daerah program.
Saat ini, kata Ali,LPBI NU tengah melakukan pendataan warga secara digital di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kota Kediri, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Lombok Barat (NTB).
Menurut dia, NU sebagai ormas keagamaan dan kemasyarakatan sejak awal wabah ditetapkan telah membentuk Satgas NU Peduli Covid-19 di mana LPBI NU menjadi penggerak di dalamnya yang berfungsi memberikan edukasi ke masyarakat agar penularan bisa dicegah dengan melakukan penanganan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan.
Dia mengatakan LPBI NU adalah lembaga yang secara struktural-organisatoris merupakan pelaksana kebijakan dan program NU di bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup.
LPBI NU berkolaborasi dengan SIAP SIAGA Palladium yang didukung oleh pemerintah Australia melalui program penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Covid-19 dan adaptasi tatanan baru.
Dia mengatakan Covid-19 telah menjadi wabah di Indonesia sejak Maret atau tujuh bulan yang lalu dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan dan telah direspons banyak pihak. Baik dalam bentuk pencegahan, penanganan medis maupun penanganan dampak khususnya sosial serta ekonomi.
Pemerintah dan para pemangku kepentingan di Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penanganan Covid-19 di antaranya menerbitkan berbagai kebijakan dan protokol kesehatan.
Mulai dari jaga jarak, pakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kampanye serta edukasi publik juga telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan.
"Bantuan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi juga telah diberikan. Tetapi jumlah kasus di hampir seluruh Indonesia terus bertambah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika