Kamis 01 Oct 2020 12:40 WIB

Jejak Panjang Penghancuran Masjid Babri

Masjid Babri pertama dihancurkan pada 1992.

Rep: Imas Damayanti/ Red: Muhammad Hafil
Jejak Panjang Penghancuran Masjid Babri. Foto: penghancuran masjid Babri 19 tahun lalu
Foto: .
Jejak Panjang Penghancuran Masjid Babri. Foto: penghancuran masjid Babri 19 tahun lalu

REPUBLIKA.CO.ID, AYODHYA -- Pembebasan seluruh terdakwa sebanyak 32 orang yang masih hidup dalam kasus konspirasi pembongkaran Masjid Babri di India, Rabu (30/9), telah menyegarkan ingatan umat Hindu di Pakistan.

Dilansir di Yeni Safak, Kamis (1/10), pada 6 Desember 1992, segera setelah berita pembongkaran Masjid Babri yang bersejarah itu menyebar, massa Muslim yang menuntut dan menyerukan balas dendam telah menyerang puluhan kuil Hindu di seluruh Pakistan.

Baca Juga

Sekitar 30 kuil di Pakistan yang merupakan negara mayoritas populasinya Muslim itu diserang, 25 di antaranya di provinsi selatan Sindh, tempat 85 persen penganut Hindu di Pakistan tinggal. Sejak itu semua kuil ini telah dibangun kembali atau diperbaiki di Pakistan berbeda dengan India, di mana juga Perdana Menteri P. V. Narasimha Rao telah berjanji untuk membangun kembali Masjid Babri, dalam pidatonya yang disiarkan televisi kepada negara tersebut.

Kepada Anadolu Agency, seorang anggota parlemen Hindi dari Partai Rakyat Pakistan (PPP) kiri-tengah Surendar Valasi, mengatakan bahwa itu adalah hari yang menyedihkan bagi semua umat Hindu Pakistan.

“Alih-alih memperbaiki kerusakan yang terjadi pada Masjid Babri, mereka membangun kuil Hindu, di mana mayoritas Dalit (kasta rendah) tidak akan diizinkan masuk untuk beribadah seperti di tempat lain,” katanya.

Pada hari Rabu, Hakim SK Yadav yang mengawasi pengadilan khusus di kota Lucknow, India, membebaskan semua terdakwa yang menghadapi persidangan atas konspirasi rekayasa karena merobohkan masjid oleh massa yang hiruk pikuk di Ayodhya.

- Tindakan India yang membahayakan minoritas di wilayah tersebut

Mereka yang dibebaskan termasuk para pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa seperti mantan Wakil Perdana Menteri Lal Krishna Advani, dan rekan-rekannya Murli Manohar Joshi, Kalyan Singh, Uma Bharti, serta pemimpin agama Hindu Sadhvi Rithambara, Nritya Gopal Das, dan Vinay Katiyar. Valasi mengatakan putusan itu seharusnya menunggu respons dan saran dari pemerintah Pakistan, yang memperbaiki dan membangun kembali kuil yang rusak.

"Di Pakistan, kuil dan tempat ibadah minoritas diperbaiki dan dipulihkan dengan biaya pemerintah. Sebagai negara besar di wilayah itu, India harus mempromosikan kerukunan beragama di wilayah tersebut dan melindungi minoritasnya untuk menjadi contoh bagi tetangga lain untuk diikuti," kata salah satu anggota parlemen Hindu Pakistan.

Dia mengatakan tindakan India membahayakan semua minoritas di Asia Selatan. Pada Februari tahun ini, pemerintah Pakistan menyerahkan sebuah kuil berusia 200 tahun kepada minoritas Hindu di negara itu.

Terletak di distrik Zhob yang terpencil di barat daya provinsi Balochistan, kuil tersebut telah diduduki secara ilegal pada tahun 1947 setelah pemisahan anak benua India, yang mendorong migrasi besar-besaran antara Pakistan dan India. Hindu, minoritas terbesar di Pakistan, membentuk 4 persen dari lebih dari 200 juta populasi negara itu.

Sebagaimana diketahui, Pakistan adalah rumah bagi beberapa situs yang dihormati oleh umat Hindu. Kuil Katas Raj di timur laut distrik Chakwal dan kuil Sadhu Bela di distrik Sukkur selatan adalah dua ritus yang paling banyak dikunjungi oleh umat Hindu di seluruh dunia. Menurut media lokal, pemerintah berencana untuk merebut kembali dan merestorasi 400 kuil, yang telah diduduki secara ilegal oleh perampas tanah, untuk umat Hindu di seluruh negeri.

- Lahore Gurdwara Banyak ahli menemukan persamaan antara tempat ibadah Sikh Gurdwara di Lahore dan kasus Masjid Babri di India.

Terletak di jantung kota Lahore terbesar kedua di Pakistan, Shahid Ganj Gurdwawa adalah sumber perselisihan antara kedua komunitas tersebut.

Dibangun oleh Kotwal (Kepala Polisi) dari Lahore Abdullah Khan, pada masa pemerintahan Kaisar Mughal Shah Jahan pada tahun 1653, Shahid Ganj adalah sebuah masjid sampai tahun 1799, sampai Tentara Sikh di bawah Maharaja Ranjit Singh merebut kota tersebut dan mengalahkan orang-orang Afghanistan. Mereka mengubahnya menjadi gurdwara dan melarang masuknya Muslim.

Pada tahun 1849, ketika Inggris mengambil kendali atas Lahore dengan mengalahkan Kekaisaran Sikh, umat Islam memohon kembalinya masjid dan mengetuk pengadilan. Namun pengadilan menggunakan hukum pembatasan, menolak pembelaan dan mempertanyakan penundaan 51 tahun untuk menuntut masjid.

Privy Council yang berbasis di London, pengadilan banding tertinggi selama era Inggris juga menolak klaim Muslim pada 2 Mei 1940. Hukum pembatasan yang ditetapkan oleh Inggris dan kemudian diadopsi oleh India pada tahun 1963, menetapkan jangka waktu maksimum 12-30 tahun untuk mengklaim harta tak bergerak dari kepemilikan yang merugikan.

Menurut pengacara Anubhav Pandey, undang-undang ini bermaksud bahwa kontroversi dibatasi pada periode tertentu, jangan sampai mereka menjadi abadi, sementara manusia fana. Pada tahun 1850-1935, Lahore dan daerah sekitarnya di provinsi Punjab menyaksikan kerusuhan komunal terburuk, antara Sikh dengan Muslim di Shahid Ganj.

Pada tahun 1935, Gubernur Punjab Inggris, Sir Herbert Emerson menyarankan agar situs tersebut diserahkan kepada Departemen Arkeologi untuk dinyatakan sebagai situs yang dilindungi, sebagai cara untuk menyelesaikan klaim. Ketika masalah ini dibicarakan, massa Sikh di tengah malam menghancurkan bangunan tersebut, menghilangkan jejak sebuah masjid.

- Sengketa Masjid Babri Masjid Babri konon dibangun oleh seorang pejabat Kaisar Mughal Babur pada tahun 1528.

Pada tahun 1885, sebuah badan agama Hindu mengajukan kasus ke pengadilan Faizabad meminta izin untuk membangun sebuah kuil untuk menghormati Ram di lokasi Masjid Babri.

Izin ditolak

Pada tahun 1949, sekelompok umat Hindu memasuki lokasi masjid dan memasang patung dewa Dewa Ram. Alih-alih memindahkan berhala, pemerintah malah mengunci masjid. Namun, seorang pejabat dan seorang pendeta Hindu diberi tugas untuk menjaga tempat itu.

Pada tahun 1986, administrasi distrik Faizabad, di mana kota Ayodhya berasal, membuka tempat itu untuk umat Hindu, memungkinkan mereka untuk melakukan ritual. Situasi tetap tenang hingga Desember 1992, ketika ribuan aktivis kelompok ekstremis Hindu dan partai politik bersama pimpinan BJP memasuki Masjid Babri dan menghancurkannya.

Mahkamah Agung India pada November tahun lalu menyerahkan kepada kepercayaan Hindu untuk membangun sebuah kuil di situs Masjid.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement