REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Arab Saudi menyatakan mendukung rakyat Palestina dan semua upaya yang bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina. Hal ini disampaikan Saudi dalam sebuah pernyataan dilansir di Arab News, Rabu (16/9).
"Kabinet mencatat, Kerajaan Saudi mendukung rakyat Palestina dan mendukung semua upaya mencapai solusi yang adil dan komprehensif atas masalah Palestina yang memungkinkan rakyat Palestina mendirikan negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," demikian bunyi pernyataan itu.
Saudi mengatakan dalam pernyataan tersebut, bahwa hal itu sebagaimana keputusan legitimasi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab. Yaman pun termasuk negara yang dengan tegas tidak akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Menteri Luar Negeri Yaman Mohammed Al-Hadrami menegaskan tidak akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sampai Palestina mendapat pengakuan sebagai negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukota. Ini seperti yang digambarkan di bawah Prakarsa Perdamaian Arab yang diusulkan Arab Saudi.
"(Yaman) akan selalu mendukung (rakyat Palestina) sampai mereka mencapai hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut," kata Mohammed Al-Hadrami.
Yaman menegaskan akan terus mendukung perjuangan Palestina. Rakyat Yaman akan terus membela hak-hak rakyat Palestina. Pemerintahan Houthi, yang tidak diakui oleh komunitas internasional, juga menolak kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat (AS) itu.
"Sebagai Republik Yaman, pendirian kami atas perjuangan Palestina dan hak-hak saudara Palestina adalah sama dan tidak akan berubah," kata al-Hadhrami.
Sejauh ini, negara yang sepakat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel bertambah satu negara. Pada Jumat kemarin, Bahrain menjadi negara Teluk kedua yang menormalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel setelah Uni Emirat Arab (UEA) melakukan langkah serupa sebulan lalu.
Uni Eropa menyambut baik pembentukan hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel yang ditengahi AS menyusul perjanjian serupa Israel dan UEA. Uni Eropa menekankan adanya komitmen berkelanjutan untuk mempromosikan solusi dua negara yang diperjuangkan PBB terkait konflik Israel-Palestina.