REPUBLIKA.CO.ID, WASHINTON – Muslim Amerika Serikat lebih peduli tentang hak-hak sipil, perawatan kesehatan, dan reformasi pendidikan daripada kebijakan luar negeri. Hal ini disampaikan sebuah survei online oleh koalisi organisasi Muslim nasional.
Menurut survei yang diadakan selama lima bulan dan mengumpulkan pendapat sekitar 1.500 responden dari kulit hitam, Arab, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Muslim Amerika kulit putih. Lebih dari 80 persen responden mengatakan mereka merasakan masalah hak-hak sipil dan kebijakan adalah yang paling penting bagi mereka.
Survei yang dilakukan di 45 negara bagian itu juga menemukan bahwa lebih dari 65 persen responden menganggap perawatan kesehatan sebagai prioritas kebijakan utama.
Selama konferensi pers online pada Selasa (25/8) untuk mengumumkan temuan tersebut, Mohammed Missouri, Direktur Eksekutif di Jetpac salah satu organisasi Muslim yang menyelenggarakan jajak pendapat ini menyoroti fakta bahwa kebijakan luar negeri tidak menjadi prioritas utama di antara kelompok usia mana pun.
"Meskipun media dan partai politik dan kelompok advokasi yang berbeda secara tradisional memperlakukan komunitas kami sebagai monolit pemilih isu tunggal dalam kebijakan luar negeri, menurut saya survei ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kebijakan luar negeri bukanlah isu utama untuk generasi atau kelompok usia mana pun dari orang-orang yang kami survei," kata Missouri.
"Saya pikir apa yang sebenarnya ditunjukkan adalah bahwa umat Islam peduli dengan berbagai masalah," tambahnya, dilansir dari Middle East Eye, Rabu (26/8).
Namun, lebih dari 60 persen responden mengatakan mereka ingin melihat perubahan kebijakan pada Muslim Ban oleh pemerintahan Trump. Sebelumnya Trump mengeluarkan kebijakan yang melarang pelancong dari beberapa negara mayoritas Muslim untuk mendapatkan visa AS.
Responden yang berusia di atas 70 tahun tampaknya memprioritaskan reformasi Muslim Ban ini dengan lebih dari 75 persen setuju bahwa mereka ingin melihat kebijakan tersebut diubah.
Bulan lalu selama konferensi online yang dijuluki KTT Sejuta Suara Muslim, kandidat presiden Joe Biden berjanji untuk mengakhiri apa yang disebut Muslim Ban pada hari pertamanya menjabat, jika terpilih sebagai presiden.
Biden juga berjanji untuk mengambil inisiatif hak-hak sipil seperti mengesahkan undang-undang kejahatan rasial seperti Jabara-Heyer No Hate Act dan End Racial and Religious Profiling Act. Ini adalah masalah yang penting bagi Muslim Amerika.
Negara bagian Battleground dalam jajak pendapat kemarin menunjukkan bahwa Muslim Amerika di Florida, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Texas dan Virginia, semua ras, memiliki pandangan yang sama dengan orang-orang di seluruh negeri, melaporkan bahwa hak-hak sipil, perawatan kesehatan, imigrasi dan pendidikan adalah bidang perhatian terbesar mereka.
"Kami memilih untuk menyelam lebih dalam di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran ini karena mereka memegang beberapa wilayah poros utama bagi komunitas Muslim Amerika, semua negara bagian yang kami kehilangan dalam siklus kepresidenan terakhir kecuali Virginia," kata Aysha Ahmed, Wakil Direktur Penyelenggara Nasional di Emgage.
"(Muslim Amerika) bukanlah blok pemungutan suara yang besar, tetapi kami jelas merupakan blok pemungutan suara yang strategis, dan ketika kami menempatkan kekuatan kami di belakang negara poros utama, kami dapat memenangkan perubahan kebijakan yang ingin kami lihat," kata Ahmed.
Perubahan iklim, kebijakan luar negeri dan ekonomi juga dianggap penting bagi sekitar 50 persen responden.
Mengenai masalah kebijakan langsung, lebih dari 45 persen Muslim Amerika mengatakan mereka ingin melihat reformasi terkait penanganan krisis kemanusiaan internasional, diskriminasi agama, medicare for all, dan pengendalian senjata.
Keamanan nasional dan kontrol perbatasan, masalah LGBTQ +, intimidasi di sekolah dan kebijakan pajak menempati peringkat terendah dalam masalah yang berkaitan dengan masyarakat.
Sebagian besar, responden melaporkan kekhawatiran yang sama di semua kelompok usia. Kecuali reformasi keuangan kampanye, dengan lebih dari 40 persen dari mereka yang berusia di atas 70 tahun mengatakan mereka ingin melihat perubahan.
Mereka yang berusia di bawah 34 tahun juga menunjukkan minat yang lebih besar pada reformasi pinjaman siswa, dengan 40-45 persen tertarik pada perubahan kebijakan seputar masalah ini, dibandingkan dengan hanya 20-30 persen yang menyatakan keprihatinan pada kelompok usia di atas 40 tahun. Persentase tertinggi peserta survei adalah antara usia 40-54 (21 persen) dan 55-69 (17 persen).
Yang juga termasuk dalam jajak pendapat adalah dari mereka yang menyebut diri mereka 'sekutu non-Muslim', sebuah kelompok yang sangat memprioritaskan isu-isu yang mirip dengan para pengambil suara Muslim Amerika.
Sumber: https://www.middleeasteye.net/news/muslim-americans-civil-rights-foreign-policy-survey
Ikuti Whatsapp Channel Republika