REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Aksi Cepat Tanggap Lampung membuka Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan. Gerakan ini dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Kepala Cabang ACT Lampung Dian Eka Darma Wahyuni di Bandarlampung, Ahad (9/8), mengatakan kegiatan telah dibuka sejak Jumat (7/8) dan direncanakan akan berlanjut untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di saat pandemi. "Gerakan Nasioal Lumbung Sedekah Pangan (GNLSP) dengan tagline Beri Sedekah Terbaikmu, Ambil Secukupnya Bagi yang Perlu, dan program yang dicanangkan ini pun merupakan bentuk saling gotong royong antar masyarakat," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa dasar melaunching gerakan tersebut yakni karena melihat kondisi dan situasi masyarakat yang masih merasakan dampak pandemi corona ditambah potensi kemarau yang akan terjadi hingga akhir tahun memperkuat ACT Lampung mengajak masyarakat guna membantu satu sama lain dengan program ini.
"Bantuan yang disalurkan bisa berupa bahan pokok, air minum, sayur mayur, suplemen kesehatan dan bahan kebutuhan sehari-hari lain," kata dia.
Dia juga menyebutkan bahwa etalase lumbung sedekah pangan juga akan ditempatkan di beberapa lokasi yang layak mendapatkan bantuan. Kemudian, lanjut dia, dalam gerakannya ACT juga mengajak jamaah masjid, civitas akademika di sekolah-sekolah dan warga tempat umum seperti area Car Free Day (CFD) sehingga Gerakan tersebut menjadi sangat masif.
Sementara itu, salah satu pengusaha Kopi di Lampung, Florentino Napitupulu, mengapresiasi program ACT Lampung tersebut. Dengan konsep ambil secukupnya dan beri sebanyak-banyaknya sangat bisa menggerakan masyarakat untuk bergotong royong.
"Harapannya gerakan bisa berlanjut sehingga masyarakat dapat menikmati sebagian dari rejeki masyarakat yang lain," kata dia.
Ia juga mengatakan bahwa Kopi Hotasi akan menyumbangkan beberapa gelas setiap pekannya kepada yang membutuhkan dan akan berkomunikasi dengan pihak Gereja tempatnya beribadah agar dapat mendukung Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika