REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Baden-Württemberg yang merupakan negara bagian terbesar ketiga Jerman memutuskan pelarangan cadar dan burka bagi siswi di lembaga pendidikan. Langkah tersebut diambil di tengah tumbuhnya praktik agama yang dianggap ultra konservatif disana.

Dilansir di New York Post, Kamis (23/7), pejabat di Baden-Württemberg merujuk pada aturan larangan burka atau pakaian yang menutup seluruh tubuh Muslimah di sembilan negara Eropa. Burka dianggap pakaian yang merepresentasikan penindasan. Padahal aturan serupa di Hamburg dibatalkan setelah proses gugatan di pengadilan pada Maret lalu.

Menteri-Presiden negara bagian Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann menegaskan cadar tak punya tempat di masyarakat. Politikus Partai Hijau itu mengklaim sebenarnya hanya sedikit yang mengenakannya sehari-hari.

Walau demikian, aturan larangan cadar tak berlaku bagi mahasiswi di kampus setempat. Kretschmann menganggap mereka sudah dewasa hingga jika dilarang akan lebih sulit.

Langkah Kretschmann didukung politikus konservatif lain seperti Julia Klöckner. Para pejabat tinggi Jerman itu menyuarakan larangan burka dan cadar.

Berdasarkan jajak pendapat di Jerman tahun lalu, 54 persen responden setuju pelarangan burka. Namun partai Hijau Jerman memang mengalami konflik internal terkait pelarangan ini. Sebagian anggota partai Hijau menganggap setiap orang yang hidup di negara demokrasi bebas mengenakan simbol agamanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika