REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Bupati Bantul Provinsi DI Yogyakarta Suharsono memantau sejumlah pondok pesantren guna memastikan kesiapan pembukaan lembaga pendidikan keagamaan tersebut pada normal baru di tengah pandemi Covid-19.
"Per hari ini 1 Juli kan saya baru mulai membuka tempat-tempat wisata. Jadi kami pantau pondok pesantren bagaimana untuk menghadapi new normal," kata Bupati usai mengunjungi Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Rabu (1/7).
Bupati Bantul yang didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19-19 Bantul pada Rabu berkunjung ke tiga ponpes yaitu Ponpes Ali Maksum, Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Desa Pendowoharjo Sewon Bantul dan Pondok Pesantren Al Imdad Kecamatan Pajangan Bantul.
Selain memastikan dari pihak pengasuh ponpes dalam kegiatan pembelajaran kepada para santri, kunjungan Bupati yang dilakukan bersama pejabat Kantor Kementerian Agama Bantul ini juga mengecek kesiapan sarana fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
"Jadi saya lebih senang datang langsung, agar saya bisa tahu persis kondisi yang ada di sektor masing-masing. Jadi ada tiga pondok yang kita kunjungi, kalau kemarin kita sudah kunjungan ke pasar-pasar dan adakan rapid test, sekarang kita ke pondok," katanya.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Bantul Bashori Alwi mengatakan ponpes yang dipantau berkaitan dengan persiapan proses pembelajaran masa new normal saat ini adalah ponpes dengan jumlah santriwan dan santriwati banyak, terlebih yang berasal dari luar daerah.
"Jadi ponpes di Bantul yang punya santri banyak kita pantau, dalam hal ini tiga pondok yang terkenal yang kita pantau, yaitu di Krapyak, Ngrukem, dan di Pajangan. Kita lakukan pemantauan secara langsung, kalau yang santri tidak banyak, pemantauan lewat gugus tugas kecamatan," katanya.
Dia juga mengatakan, sebelum ponpes membuka kegiatan belajar kepada santri, Kemenag sudah intens melakukan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan sesuai standar operasional prosedur (SOP), agar nantinya tidak menjadi klaster baru penularan wabah virus corona.
"Kita sudah sosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan, dan selalu koordinasi dengan pengelola dan gugus tugas yang ada, jadi harus sudah mendapat semacam legitimasi atau sertifikasi dari gugus tugas, jadi memang harus sesuai dengan protokol kesehatan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika