REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India menegaskan tidak perlu dilakukan penyelidikan terpisah oleh agen federal ke dalam pertemuan kelompok agama Jamaah Tabligh di negara itu pada Maret 2020 lalu. kelompok agama Islam ini dipersalahkan atas penyebaran virus corona di India, lantaran menggelar pertemuan di tengah penerapan lockdown.
Jamaah Tabligh menghadapi fitnah publik di India, lantaran kasus virus corona awal pada April lalu di negara itu dikaitkan dengan pertemuan yang digelar kelompok tersebut, terutama pertemuan yang digelar di New Delhi pada Maret 2020.
Dalam tanggapan tertulis pada Jumat, dilansir di Anadolu Agency, Sabtu (6/6), pemerintah mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa penyelidikan polisi Delhi ke dalam kegiatan kelompok tersebut berkembang setiap hari dan upaya tengah dilakukan untuk menyelesaikannya sesegera mungkin.
Pemerintah menegaskan tidak ada kelalaian atau keterlambatan yang tidak perlu dalam penyelidikan tersebut. Selain itu, pemerintah mengatakan bahwa penyelidikan oleh Biro Investigasi Pusat, sebuah agen federal, tidak perlu dipertimbangkan.
Pengadilan tinggi India tengah mendengarkan petisi yang diajukan oleh seorang pengacara, Supriya Pandita, terhadap pemerintah pusat dan Delhi, serta polisi Delhi, yang menuduh mereka mempertaruhkan jutaan nyawa dengan mengizinkan jamaat tersebut pada Maret.
Sebelumnya pada Kamis, pemerintah telah menetapkan keputusan yang melarang 2.250 anggota asing dari Jamaah Tabligh untuk memasuki India selama 10 tahun ke depan. Banyak anggota Jamaah Tabligh yang berada di India selama masa lockdown nasional diterapkan untuk membendung penyebaran virus corona.
Mereka yang terkunci termasuk di antara yang menghadiri pertemuan di markas Jamaah Tabligh di daerah Nizamuddin, Delhi, dari 13 Maret hingga 15 Maret 2020. Pemerintah India telah mengajukan dakwaan terhadap ketua Jamaah Tabligh Maulana Mohammad Saad Kandhalvi.
Saad didakwa telah menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang melibatkan ribuan pengikut pada pertengahan Maret lalu di tengah pemberlakuan pembatasan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Pada pertengahan April, polisi menambah dakwaan pasal pembunuhan, karena dianggap menyebabkan kenaikan infeksi dan kematian akibat Covid-19 di India.
Dakwaan itu ditujukan terhadap Saad dan enam lainnya. Sementara itu, kelompok Jamaah Tabligh menyatakan bahwa orang-orang yang tinggal di kantor pusatnya itu terpaksa menetap karena pembatalan tiba-tiba dari layanan kereta api dan transportasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika