REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Jatim Muhammad bin Muafi Zaini meminta pemerintah daerah dan Pemprov Jatim untuk terlibat dalam proses pengembalian santri ke pondok pesantren. Menurutnya, pondok pesantren perlu mendapat perhatian menyusul rencana pemerintah menjalankan era normal baru (new normal) di tengah masih tingginya pasien positif Covid-19.
Dia mengingatkan, perhatian yang diberikan bukan hanya dengan menyiapkan protokol kesehatan semata, namun pemerintah perlu terlibat secara fisik. Mulai dari pendampingan tenaga ahli bagi tenaga kesehatan di lingkungan pesantren dalam melakukan screening. "Termasuk bisa untuk subsidi rapid test," kata dia di Surabaya, Selasa (2/6).
Karena, lanjut dia, jika dalam proses screening pemerintah lepas tangan, dan dipasrahkan pada pesantren saja tentu akan berdampak kurang baik. Mengingat pengetahuan pengasuh pondok pesantren tentang penanganan kesehatan rata-rata masih awam.
"Jika pemerintah lepas tangan, ditambah terbatasnya sumber daya pesantren dalam hal kesehatan, bisa diprediksikan akan jadi bomerang bagi Jawa Timur," ujar pria yang akrab disapa Gus Mamak tersebut.
Namun demikin, lanjut Gus Mamak, jika proses pengembalian santri berjalan sukses tanpa membawa virus, doa jutaan santri beserta tenaga pendidiknya bisa menjadi ikhtiar bathin dalam memerangi Covid-19. Namun, kata dia, jika proses kembalinya santri ke pesantren dilakukan asal asalan tanpa screening yang tepat, maka bisa blunder pemerintah dalam upaya memerangi Covid-19.
"Karena tingkat kepadatan pesantren menjadikan interaksi fisik sangat intens," ujar anggota DPRD Jatim tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
