Jumat 28 Feb 2020 14:41 WIB

Respon PPP dan PKS Soal Usulan Partai Islam Tunggal

Din Syamsuddin mengusulkan adanya satu partai poliitik Islam tunggal.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Muhammad Hafil
Respon PPP dan PKS Soal Usulan Partai Islam Tunggal. Foto ilustrasi: Partai berbasis massa Islam
Respon PPP dan PKS Soal Usulan Partai Islam Tunggal. Foto ilustrasi: Partai berbasis massa Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Din Syamsuddin mengusulkan adanya satu partai politik Islam tunggal yang akan menjadi saluran aspirasi umat Islam di Indonesia. Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi menghargai usulan tersebut.

Namun, penyatuan partai Islam menurutnya sesuatu yang sulit terealisasi. Khususnya saat memasuki masa reformasi, di mana kekuatan politik Islam sudah menyebar sebagai konsekuensi dibukanya keran demokrasi.

Baca Juga

"Perbedaan itu rahmat, tugas kita adalah bagaimana meramu keragaman tersrbut untuk menjadi kekuatan yang dahsyat," ujar Baidowi saat dihubungi, Jumat (28/2).

Selain itu, sebaiknya tidak perlu ada paksaan bagi partai untuk bergabung dalam satu wadah. Sebab ia meyakini, partai-partai Islam di Indonesia sudah berusaha untuk menyampaikan aspirasi umat dengan baik.

"Dulu kita trauma dengan penerapan azas tunggal, jangan pula kita dipaksa ditarik ke wadah tunggal," ujar Baidowi.

"Toh saat ini artikulasi kepentingan Islam bisa disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik di Indonesia," tambahnya.

Di sisi lain, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman juga menghargai usulan soal partai Islam tunggal. Menurutnya, partai Islam di Indonesia sudah bersatu dan memilili visi yang sama. Tetapi, memang tak dilebur dalam satu wadah yang tunggal.

Ketimbang memikirkan hal tersebut, menurutnya ada kendala yang membuat aspirasi dan umat Islam sulit masuk ke dalam kekuasaan. Itu disebutnya sebagai kendal struktural.

"Tercipta karena sistem politik di negeri kita yang menyulitkan, karena ada semacam entry barrier bagi umat Islam untuk masuk ke dalam kekuasaan," ujar Sohibul.

Hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah biaya politik yang tinggi. Sehingga umat Islam yang memilili integritas dan gagasan sulit berada di lingkar kekuasaan karena hal tersebut.

"Kalau kondisinya seperti ini terus, umat ini akan terkena barrier terus. Nah Inilah yang terus kami perjuangkan ongkos politik menjadi lebih murah," ujar Sohibul.

Kendala kedua, yakni masyarakat seakan memiliki rasa bahwa negara belum hadir dalam kehidupan. Itu disebutnya sebagai kendala struktural.

Banyak orang yang dinilianya masih cuek terhadap politik di Indonesia. Padahal, politik menjadi salah satu jalan untuk menyampaikan aspirasi umat Islam.

"Harus ada upaya dari kita untuk melakukan penyadaran terhadap politik. Bagaimana menyiapkan tokoh-tokoh yang akan diterjunkan ke dalam kancah perpolitikan di negeri ini," ujar Sohibul.

Diketahui, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Din Syamsuddin mengusulkan adanya satu partai politik Islam tunggal yang akan menjadi saluran aspirasi umat Islam di Indonesia. Gagasan ini disampaikan saat menjadi narasumber di sidang pleno KUII.

Usul pembentukan partai politik itu merupakan bagian usulan agenda strategis bidang politik yang paling mendapatkan respon dari para peserta lintas ormas Islam yang hadir dalam Sidang Pleno KUII. Din mengatakan, partai politik Islam ini diperlukan dalam proses pengambilan kebijakan strategis kenegaraan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

"Politik merupakan bidang yang paling krusial bagi umat Islam, padahal politik menentukan keberadaan suatu kelompok dalam kehidupan nasional," kata Din di KUII, Kamis (27/2).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement