Kamis 27 Feb 2020 22:19 WIB

Pengusaha Nahdliyin Dorong Sertifikasi Pekerja Konstruksi

Masih banyak tenaga konstruksi yang belum bersertifikat.

Rep: Muhyiddin/ Red: Muhammad Fakhruddin
 Perkumpulan Profesional dan Pengusaha Nahdliyin (P2N) menyelenggarakan Focus Group Discussion di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).
Foto: Republika/Muhyiddin
Perkumpulan Profesional dan Pengusaha Nahdliyin (P2N) menyelenggarakan Focus Group Discussion di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Perkumpulan Profesional dan Pengusaha Nahdliyin (P2N), Ir Irnanda Laksanawan mendorong tenaga kerja kontruksi untuk lebih berkompeten dan bersertifikat, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Karena, menurut dia, saat ini masih banyak tenaga konstruksi yang belum bersertifikat. 

"Karena kata Direktur PUPR kemarin, sekarang aja ada 219 ribu tenaga kerja yang perlu disertifikasi untuk konstruksi," ujar Irnanda kepada Republika, Kamis (27/2). 

Sementara itu, lanjut dia, proyek konstruksi di seluruh Indonesia saat ini ada sekitar Rp 90 triliun. Jika tenaga kerja tidak memiliki sertifikat, kata dia, maka proyek-proyek tersebut bisa roboh. "Itu kan memerlukan pengawas, pekerja yang semuanya mempunyai standar-standar khusus. Itu kan bisa amburuk kalau ngelas-nya gak bener, ngecor-nya gak benar, kan ambruk. Itu semua perlu orang-orang bersertifikat," ucapnya. 

Untuk mendorong tenaga kerja bersertifikat, P2N sendiri telah menyelenggarakan Focus Group Discussion di Gedung PBNU, Jakarta Pusat pada Rabu (26/2) kemarin. FGD ini mengusung tema "Meningkatkan Daya Saing Usaha Melalui Pembinaan dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja".

Melalui kegiatan tersebut, P2N ingin membantu pemerintah memberikan fokus pada Sumber Daya Manusia (SDM). Karena, menurut dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), pemerintah belum pernah fokus pada peningkatan SDM yang berkompeten dan bersertifikat. 

"Jadi kita harus mendidik juga sumber daya-sumber daya kita supaya menjadi profesional, artinya kompetensi dan tersertifikasi," kata Irnanda. 

FGD tersebut dihadiri Plt Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Iswandi Hari, Komisioner BNSP Muhammad Zubair Syam, dan perwakilan dari Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dan dari P3SM. 

Iswandi Hari menjelaskan, saat ini Kemnaker juga terus menggelar pelatihan agar tenaga kerja di Indonesia, termasuk tenaga kerja nahdliyin bisa memiliki sertifikat. Dia pun mengapresiasi P2N yang telah membantu pemerintah untuk mewujudkan tenaga kerja yang profesional. 

"Dari pelatihan dan ada sertifikasi, maka diharapkan punya daya saing ke depan," ujar Iswandi kepada Republika saat menghadiri FGD tersebut. 

Dia pun berharap kepada pengusaha-pengusaha nahdliyin agar kedepannya terus semangat dalam membesarkan P2N. "Yang tidak boleh dilupakan adalah tetap semangat untuk maju terus, karena semangat itu bisa menebus tembok yang tebal apapun itu," katanya. 

 

 

 

Fuji E Permana

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement