REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Persatuan Islam (Persis) menghormati keputusan Pemerintah Indonesia tidak memulangkan WNI ISIS. Namun, Persis masih berharap anak-anak dan kaum wanita masih bisa dipertimbangkan dijemput karena mereka korban propaganda.

"Kita menghormati dan memahami keputusan pemerintah seperti itu," kata Wakil Ketua Umum Persis, KH Jeje Zaenudin, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (12/2). 

Karena mungkin, kata Jeje, keputusan itulah yang terbaik baik bagi kemaslahatan bangsa menurut pengkajian pemerintah, yang tentunya pemerintah harus mengacu dan menjalankan peraturan perundang undangan yang berlalu.  

Hanya saja, Persis kata Jeje, prihatin atas nasib mereka yang menjadi korban propaganda sehingga tanpa mengerti, tanpa keinginannya sendiri mereka harus bergabung dengan ISIS. Seperti kaum wanita dan anak anak kecil yang dibawa orang tua mereka kemudian terlantar di sana. 

"Semoga untuk kalangan yang seperti itu pemerintah masih terus memperhatikan nasib mereka dengan cara apa saja yang memungkinkan menurut hukum dan nilai-nilai kemanusiaan," katanya. 

Islam, kata Jeje, memang mengajarkan bahwa orang-orang yang salah jalan hidupnya, memberontak negara , membuat kekacauan, menghilangkan  jiwa orang lain,  merampas harta benda orang, dan membuat kerusakan lainnya, bisa dihukum dengan hukuman yang keras. "Seperti hukuman mati, atau diusir dan diasingkan dari dalam negerinya, dicabut kewarganegaraannya, dan sebagainya," katanya. 

Akan tetapi pemerintah juga, kata Jeje, berhak mengampuni dan merima mereka yang mau bertobat kembali ke jalan yang lurus. Serta dapat memastikan mereka tidak akan menimbulkan ancaman keselamatan bagi masyarakat.  

"Jangan lupa juga bahwa anak dan keluarga mereka yang tidak berdosa adalah manusia dan Muslim di mana pemerintah dan kita punya tanggungjawab membantu mereka atas dasar kemanusiaan dan terlebih atas dasar keimanan," katanya.

Ali Yusuf

Ikuti Whatsapp Channel Republika