REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melanjutkan pembangunan Masjid Agung. Kelanjutan tersebut usai memperoleh hasil rekomendasi dari Puslitbang Perumahan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, berdasarkan hasil tersebut, Pemkot Bogor harus mendesain ulang konstruksi Masjid Agung. Struktur konstruksi desain yang lama tidak dapat menopang beban atap bangunan.
“Nanti dibuat struktur baru, diharapkan tidak membebani struktur yang ada,” ujar Dedie di Balai Kota Bogor, Selasa (11/2).
Dua bulan ke depan, Pemkot Bogor akan mendesain ulang konstruksi Masjid Agung sehingga pembangunan dapat segera dilanjutkan. “Sesuai dengan rekomendasi dari kajian (Kementerian) PUPR, pembangunan masjid dapat dilakukan tetapi dengan catatan yang paling krusial adalah atap tidak boleh menopang struktur yang ada,” kata Dedie.
Dedie mengatakan, kelanjutan pembangunan Masjid Agung masih dikonsentrasikan pada pembangunan fisik. Dia mengungkapkan, pembangunan secara keseluruhan di antaranya interior dan perabotan akan dilakukan pada tahun berikutnya.
Berdasarkan APBD Kota Bogor 2020, pembangunan Masjid Agung telah dianggarkan sebesar Rp 15 milar. Namun, anggaran tersebut dipastikan masih kurang untuk membangun Masjid Agung secara keseluruhan.
“Ya mungkin tahun ini fisiknya dulu baru selesai, ornamen lain seperti karpet, mimbar dan lainnya mungkin dilakukan tahun depan,” ucap Dedie.
Pembangunan Masjid Agung dimulai sejak 2015 dengan bantuan Rp 50 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Namun, pada 2016, pembangunan terhenti lantaran dua kali mengalami gagal lelang proyek.
Pada 2017, proyek pembangunan dihentikan karena Inspektorat Jabar menemukan ketidaksesuaian proses pekerjaan dengan rencana awal pembangunan. Pada 2018, pengerjaan kembali dilakukan Pemkot Bogor dengan anggaran Rp 8,6 miliar. Pengerjaan tersebut menghasilkan bangunan fisik mencapai 65 persen.
Pada 2019, Pemkot kembali menyiapkan anggaran Rp 15 miliar untuk pembangunan. Namun, Puslitbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR melakukan audit kontruksi Masjid Agung pada 2019 yang mengharuskan pembangunan dihentikan sementara.
Audit yang seharusnya sudah keluar pada tahun tersebut baru diterima Pemkot Bogor pada 2020. Hasilnya, konstruksi tidak dapat menopang atap dengan beban berat sehingga mengharuskan pembuatan struktur baru.
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi menjelaskan akan segera membuat Detail Engineering Design (DED) ulang sesuai dengan rekomendasi. Hal itu agar lelang pembangunan dapat segera dilakukan.
"Iya siap di redesain ya," kata Chusnul.
Dia mengatakan, lelang proyek Masjid Agung ditargetkan dapat berbarengan dengan sejumlah pembangunan proyek besar seperti pelebaran jembatan di Jalan Otista Iskandar (Otista) dan penataan Kawasan Suryakencana. Sejauh ini, dia mengatakan, proyek besar telah disiapkan oleh konsultan untuk diajukan lelang.
"Masih di konsultan semua. Masjid Agung juga mau redesain dan Suryakencana," kata dia.
Kelanjutan pembangunan Masjid Agung menjadi satu dari 10 program prioritas pembangunan Kota Bogor pada 2020. Oleh karena itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tak ingin melihat adanya pembangunan yang molor.
"Tahun ini, jangan sampai gagal lelang, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai gagal perencanaan," ujar Bima.
Bima meminta organisasi perangkat daerah (OPD) lebih cepat menyelesaikan lelang proyek yang menelan anggaran besar sehingga proyek infrastruktur tidak ada lagi yang terlambat.
"Jadi yang nilainya besar dilakukan di awal tahun, sistem informasinya dikoordinasikan. Fokus ke pelelanagan awal tahun,“ ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin Zaenul mendesak Pemkot Bogor segera melanjutkan pembangunan Masjid Agung. Zaenul mengatakan, penyelesaian pembangunan Masjid Agung sangat dinanti oleh masyarakat.
"Karena Masjid Agung ini sangat dibutuhkan sebagai tempat peribadatan oleh masyarakat kususnya di sekitar Pasar (Anyar) dan Stasiun (Bogor)," kata Zaenul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
