REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam lawatannya ke PBNU, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendapatkan masukan dari Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj untuk tidak memulangkan 600 eks ISIS dari Suriah. Karena, menurut Kiai Said, jika dipulangkan justru akan membuat gaduh 260 juta penduduk Indonesia.
"Kenapa kita harus memikirkan 600 orang kalau akan menjadikan gaduh. Karena itu saya memberikan masukan dengan tegas, PBNU menolak pemulangan eks ISIS itu," kata Kiai Said, di Kantor PBNU, Selasa (11/2).
Retno mengatakan, akan melakukan pendataan dulu terkait rencana pemulangan eks ISIS di Suriah. Hal ini disampaikan Retno saat melakukan silaturahim ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (11/3)
Menurut Retno, pendataan terhadap eks ISIS tersebut penting dilakukan karena data yang ada masih banyak yang simpang siur. "Kita kalau ditanya posisi kita sejauh ini adalah akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Karena apa yang kita terima banyak sekali simpang siur. Jadi kita ingin verifikasi, itu saja yang dapat kita sampaikan," ujar Retno.
Sebelumnya, kepolisian menyebut, dari 600 WNI eks kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ada 47 yang nantinya akan dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan berstatus sebagai tahanan. "(Sebanyak) 47 orang status sebagai tahanan, selebihnya pengungsi biasa. Tentu ke depannya profil dan verifikasi jadi penting gimana status mereka. Itu yang jelas eks ISIS. Eksistensi ISIS sudah tidak ada. Lalu, nanti ditelusuri juga gimana nasib WNI yang 600 orang itu terpapar ISIS," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/2).
Isu pemulangan eks ISIS ini bermula dari pernyataan yang disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi. Namun, pernyataan tersebut kemudian diralat dan disebutkan pemulangan ISIS masih dalam tahap kajian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyatakan masih memperhitungkan plus minus terkait dengan wacana pemulangan WNI mantan ISIS dari Timur Tengah. “Sampai saat ini masih dalam pembahasan. Sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).
Kepala Negara memandang perlu menggelar rapat terbatas yang khusus membahas rencana tersebut. Menurut Presiden Jokowi, semua yang terkait hal itu harus melalui perhitungan atau kalkulasi yang detail.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
