REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebuah survei baru oleh kelompok anti-korupsi Transparency International telah menempatkan Uni Emirat Arab sebagai negara Muslim yang paling bersih dari korupsi di dunia. Sementara Somalia menduduki peringkat paling korup.
Dilansir dari laman 5 Pillar, Selasa (28/1), Indeks Persepsi Korupsi 2019 oleh Transparency International (TI) memberi peringkat 180 negara dan wilayah berdasarkan tingkat korupsi sektor publik yang dipersepsikan, dengan menggunakan 13 penilaian pakar dan survei eksekutif bisnis.
Survei tersebut menggunakan skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Negara dengan poin teratas adalah Selandia Baru dan Denmark dengan skor masing-masing 87, diikuti Finlandia (86), Singapura (85), Swedia (85), dan Swiss (85).
Negara-negara terbawah adalah Somalia, Sudan Selatan dan Suriah dengan skor masing-masing 9, 12, dan 13. Negara-negara ini diikuti oleh Yaman (15), Venezuela (16), Sudan (16), Guinea Ekuatorial (16), dan Afghanistan (16). Eropa Barat dan Uni Eropa adalah wilayah dengan skor tertinggi dengan rata-rata 66/100, sedangkan Afrika Sub-Sahara adalah wilayah dengan skor terendah dengan 32 poin.
Sedangkan Uni Emirat Arab mendapat skor 71, hasil tertinggi di antara negara-negara Muslim lainnya seperti Qatar dengan 62 poin dan Arab Saudi dengan 53 poin.
Skor yang diperoleh Saudi meningkat empat poin sejak tahun lalu. Untuk diketahui, skor yang diraih UEA bahkan berada di atas negara-negara seperti Amerika Serikat dan Prancis.
Banyak negara Muslim yang dilanda konflik berada di dekat bagian bawah daftar, termasuk Irak, Afghanistan, Suriah, Yaman, Libya, dan Somalia. Somalia, yang berada di posisi terakhir dalam indeks dengan hanya 9 poin, telah menghadapi pemberontakan selama satu dekade oleh kelompok yang terkait dengan AlQaeda, al-Shabaab.
Transparency International dalam pernyataannya menyebut bahwa skor rendah seperti itu menunjukkan bahwa penyuapan, pencurian dana publik, dan pengambilan uang oleh pihak berwenang adalah fakta kehidupan sehari-hari di negara-negara ini.
Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, mengatakan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun ini mengungkapkan bahwa mayoritas negara menunjukkan sedikit atau tidak ada peningkatan dalam mengatasi korupsi.
"Analisis kami juga menunjukkan korupsi lebih menyebar di negara-negara di mana uang besar dapat mengalir dengan bebas ke kampanye pemilihan dan di mana pemerintah hanya mendengarkan suara-suara orang kaya atau yang memiliki koneksi baik," kata dia.
Dia mengatakan, pemerintah harus segera menangani peran korup uang besar dalam pendanaan partai politik dan pengaruh yang tidak semestinya pada sistem politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika