Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Otoritas Islam Tertinggi Lebanon Bantah Intervensi Kabinet

Sabtu 18 Jan 2020 13:40 WIB

Rep: Ratna Ajeng Tejomukti/ Red: Nashih Nashrullah

Relawan mendonasikan pakaian bagi yang membutuhkan di sebuah tenda dekat Martyrs

Relawan mendonasikan pakaian bagi yang membutuhkan di sebuah tenda dekat Martyrs

Foto: AP Photo/Maya Alleruzzo
Otoritas Islam Tertinggi Lebanon menegaskan tak ikut campur penyusunan kabinet.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT— Otoritas Islam Tertinggi Lebanon Dar el Fatwa membantah ikut campur dalam urusan pemerintahannya.  

Baca Juga

Dilansir di naharnet.com, Jumat (17/1) Dar el Fatwa bahkan mengecam laporan yang mengklaim bahwa Mufti Republik Lebanon, Syekh Abdul Latif Deryan, sedang mencampuri pembentukan pemerintahan.  

Kantor media Dar el Fatwa, otoritas Sunni tertinggi Lebanon, mengatakan dalam sebuah pernyataan sebuah surat kabar lokal Lebanon mengklaim bahwa Dar el Fatwa telah campur tangan urusan pemerintahan. Mereka mengklaim Dar el Fatwa telah menunjuk seseorang untuk masuk dalam kabinet pemerintah baru.   

"Mufti Besar Republik Lebanon Sheikh Abdul Latif Deryan tidak berpartisipasi dalam pembentukan pemerintah dan semua klaim yang dikaitkan dengannya mengenai beberapa nama yang dinominasikan untuk menteri dalam pemerintahan adalah analisis murni dan tidak benar," ungkap pernyataan Dar el Fatwa. 

Sebelumnya surat kabar An-Nahar telah menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa Dar el Fatwa meminta Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab untuk memilih Bassam Barghot sebagai salah seorang menteri. 

Lebanon, yang sedang menghadapi krisis ekonomi terburuknya sejak perang saudara 1975-1990, sedang berupaya membentuk pemerintahan baru sejak Perdana Menteri Saad al-Hariri mengundurkan diri pada 29 Oktober.

Upaya untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan perdana menteri baru terhambat perpecahan, yang menggambarkan ketegangan antara Hariri dan Muslim Syiah Hizbullah. Hariri sendiri memiliki hubungan kuat dengan negara-negara Barat dan Teluk Arab.

Pemerintah Amerika Serikat menganggap Hizbullah, yang memiliki persenjataan berat, sebagai kelompok teroris dan telah menjatuhkan sanksi terhadap kelompok itu. 

Menurut sistem politik sektarian di negara itu, perdana menteri harus berasal dari kalangan Muslim Sunni. Belum ada kejelasan soal secepat apa pemerintahan baru akan terbentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA