REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Dadang Kahmad menilai standard atau ukuran bagus-tidaknya seseorang menjadi khatib bersifat kualitatif dan subyektif. Menurut dia, masyarakatlah yang menyeleksi maupun memilih seseorang untuk menjadi khatib.
"Khatib itu kan diserahkan kepada masyarakat yang menyeleksi dan yang memilihnya. Ulama itu bukan ditentukan oleh institusi tapi masyarakat. Orang yang berpengetahuan agama minim diperbolehkan oleh agama untuk menyampaikan kembali. Sampaikan walaupun satu ayat," ujar dia kepada Republika.co.id, Kamis (16/1).
Dadang pun mempertanyakan maksud pemberlakuan sertifikasi khatib itu. "Kenapa sampai ada sertifikasi seperti itu. Apakah ini punya konsekuensi. Kalau enggak ada konsekuensi ya buat apa. Misalnya apakah khatib mau digaji atau seperti apa. Khatib itu pekerjaan suka rela tanpa pamrih berbekal dengan kemampuan mereka dalam bidang keagamaan," ungkapnya.
Jangan sampai, lanjut Dadang, sertifikasi khatib itu menghambat mekanisme khutbah di masjid-masjid di daerah, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Sementara kebutuhan khatib itu sangat besar seiring dengan kian banyaknya jumlah masjid. "Yang kita takutkan itu adalah tidak ada orang yang berani menjadi khatib karena tidak bersertifikat," katanya.
Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia (IK DMI) akan memberlakukan sistem dan mekanisme khatib bersertifikat. Ketua Umum IK DMI, Hamdan Rasyid, mengatakan sistem khatib bersertifikat ini tujuannya agar ada ukuran standar untuk para khatib.
Dengan begitu, Hamdan berharap kedepan semua khatib bersertifikat. "Insya Allah semua seperti itu, jadi ke depannya ada standar untuk memudahkan itu khatib bersertifikat," ujar Hamdan, Selasa (14/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
