REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengatakan pihaknya tidak menyebutkan bahwa bioskop tidak bisa dibangun di Banda Aceh, namun untuk membangun bioskop itu harus menunggu restu dari Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU).

"Kalau sepanjang mereka (MPU) sudah oke, ya, kita.. saya oke saja (membangun bioskop di Banda Aceh, red)," katanya di Banda Aceh, Senin.

Hal itu disampaikan Aminullah menanggapi pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi beberapa waktu lalu yang heran di Aceh bioskop tidak memiliki izin operasi, sedangkan di Jeddah Arab Saudi terdapat dua bioskop.

Aminullah menyebutkan Pemko Banda Aceh tidak menolak jika ada rencana pembangunan bioskop di ibu kota Aceh tersebut.

Namun, sebelum dilakukan pembangunan tentu pihaknya lebih dulu akan melakukan penelitian terkait pelaksanaan bioskop di negara Islam.

"Kalau kami tidak mengatakan (Banda Aceh) tidak bisa (membangun bioskop), kita akan melihat negara maju dan negara Islam bagaimana cara pelaksanaannya, jadi nanti setelah itu kita sepakati juga dengan MPU," katanya.

Sebelumnya, Aminullah juga pernah menyebutkan bahwa pemerintah kota akan menyiapkan qanun (perda) terlebih dahulu jika ada investor yang berencana ingin membangun bioskop di Banda Aceh.

“Iya kita begini, kalau nanti sudah ada wacana investor membangun bioskop maka kita sebelumnya akan menyiapkan qanun dulu,” katanya.

Pembuatan qanun tersebut sangat penting untuk mengatur berbagai hal yang menyangkut dengan pengoperasian bioskop di Aceh.

“Setelah siapkan qanun, kita juga lihat negara-negara Islam bagaimana perlakuan terhadap bioskop, jadi supaya ini tidak menyalahi. Misalnya, seperti di Brunei Darussalam kalau ada bioskop bagaimana, di Arab Saudi juga bagaimana,” katanya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika