REPUBLIKA.CO.ID, SERANG— Pemerintah Kota (pemkot) Serang menggelontorkan dana insentif dengan total Rp 2 miliar per triwulan bagi para guru ngaji, marbot dan pemandi jenazah di daerahnya. Anggaran tersebut disiapkan untuk sekitar 3.000 penerima insentif yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuluddin, mengatakan besaran penerima insentif tersebut berbeda-beda sesuai profesi yang dijalankan.
Bagi guru ngaji, Pemkot Serang memberikan honorarium Rp 200 ribu per bulan, sedangkan untuk marbut dan pemandi jenazah diberikan uang sebesar Rp 100 ribu per bulan.
"Programi ini salah satu janji kita saat mencalonkan diri menjadi Wali dan Wakil Wali Kota Serang. Dengan APBD kita yang terbatas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih kecil, kita masukkan kedalam program mendesak kami," jelas Subadri Ushuluddin saat memberikan insentif kepada guru ngaji, marbut dan pemandi jenazah di Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (20/12).
Selain sebagai bentuk realisasi janji kampanye, kata dia, pemberian insentif ini merupakan bentuk bentuk pengakuan pemkot bagi pemandi jenazah dan marbut.
Mantan Ketua DPRD Kota Serang ini sempat mengeluhkan regenerasi dua profesi non formal di tengah masyarakat yang saat ini mulai langka. "Contohnya ketika orang tua saya meninggal kemarin, untuk menemukan pemandi jenazah saja susah. Ini karena sudah minim regenerasi untuk profesi yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat," tuturnya.
Dia juga menyebut bahwa program ini merupakan bentuk dorongan Pemkot Serang dalam mengentaskan buta aksara Alquran. Dukungan dan perhatian pemkot bagi para guru ngaji ini disebutnya memang layak diberikan, karena mereka yang selama ini menjalankan program Maghrib Mengaji yang sudah sejak lama dilakukan di Ibu Kota Banten.
Ketua Komisi III Bidang Keuangan Daerah DPRD Kota Serang, Tubagus Ridwan Akhmad, mengatakan bahwa program pemkot yang memberikan insentif bagi profesi di atas sangat baik.
Namun, dia mengkritisi alokasi dana program ini yang diambil dari dana kelurahan yang seharusnya untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Kami sayangkan itu alokasi dananya diambil dari 5 persen dana kelurahan, sehingga ada beberapa lurah yang mengeluh dana itu habis kepakai ke sana, seperti Kecamatan Serang yang jumlah guru ngaji dan marbutnya banyak. Kita sudah sampaikan sebaiknya alokasinya itu bukan dari sana, harusnya dari alokasi dana hibah," jelas Ridwan.
Dana kelurahan menurutnya harus lebih besar untuk pembiayaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. "Pemberdayaan masyarakat ini presepsi kami adalah program yang bisa membuat ekonomi masyarakat tumbuh, jadi kami dorong dana kelurahan itu fokus ke pembenahan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat saja," terangnya.
Dia berharap Pemkot Serang semakin menggenjot sektor pendapatan agar membuat kuat kondisi keuangan daerah. Ketika keuangan daerah sudah membaik, maka pemkot tidak bingung untuk mengalokasikan dana bagi programnya.
Terkait program ini, dia mengatakan telah mendukung sepenuhnya, bahkan menyebut bahwa besaran insentif dan anggarannya harus diperbanyak hingga tiga kali lipat. Hal ini karena tiga profesi ini sudah tergolong langka dan sangat dibutuhkan masyarakat.
N alkhaledi kurnialam
Ikuti Whatsapp Channel Republika