REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai pemerintah Indonesia perlu membatasi pinjaman dana dan masuknya investasi dari China, mengingat Indonesia adalah pasar potensial bagi negeri tirai bambu itu. Langkah ini sebagai salah satu bentuk tekanan kepada China terkait pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Uighur.

Hikmahanto menyadari, pemerintah Indonesia sedang berupaya membuka keran investasi. Karena itu, bentuk tekanannya tidak sampai menutup tapi membatasi. "Cina kan tergantung ke Indonesia dalam memutar uangnya," kata Hikmahanto kepada Republika.co.id, Rabu (18/12).

Hikmahanto melanjutkan, bentuk tekanan lain yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia yaitu dengan membawa masalah tersebut ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian, Pemerintah Indonesia dapat meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat karena Indonesia merupakan anggotanya.

"Dan, menggalang Gerakan GNB (Gerakan Non-Blok) untuk bersuara," tuturnya.

Apalagi, Hikmahanto mengakui, masalah pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat Uighur sudah menjadi isu internasional. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam sudah sepantasnya bersuara keras dan lantang.

Menurut dia, masalah ini tidak hanya soal solidaritas Muslim. "Tetapi HAM sudah diinjak-injak oleh pemerintah China terhadap Uighur. Tidak seharusnya mereka mendapat perlakuan yang melanggar HAM," ucap dia.

Ormas-ormas Islam, lanjut Hikmahanto, pun sudah bersuara keras menyusul pemberitaan Wall Street Journal. Ormas yang disebut dalam pemberitaan itu telah membantahnya.

"Satu hal yang pasti, ormas Islam sudah bersuara keras. Kalau kemarin ada pemberitaan Wall Street Journal, sudah dibantah. Jangan pernah uang Cina memengaruhi kelantangan ormas Islam maupun Indonesia sebagai negara untuk menentang masalah HAM," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika