REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) memberikan peranan membantu pemerintah memberantas radikalisme. Ma'ruf menyebut radikalisme menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia sedang terancam masuknya paham-paham menyimpang yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya memandang ICMI harus punya peranan memberantas radikalisme," kata Ma'ruf di acara Silaknas ke-29 ICMI di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (6/12). Ma'ruf menyebut ICMI yang beranggotakan tokoh-tokoh cerdik cendekia harus memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa agar cerdas dalam menangkal pengaruh paham radikal.
Bersama ICMI, pemerintah kata Ma'ruf akan dapat memberantas radikalisme dari hulu sampai ke hilir. ICMI dapat memberikan narasi cinta sesama, nasionalisme, patriotisme, dan toleransi antarumat beragama. Ma'ruf berharap pemberantasan radikalisme akan membuat suasana dalam negeri aman. Sehingga rencana pemerintah dalam melanjutkan pembangunan dari berbagai aspek berjalan dengan lancar.
Saat ini, bangsa Indonesia menurut Kiai Ma'ruf menghadapi tantangan, terutama dalam perekonomian. Di mana Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Ma'ruf tak mau isu radikalisme dan terorisme membuat perekonomian Indonesia jalan di tempat. "Mari sama-sama kita berantas radikalisme dari hulu sampai ke hilir. Kita semua harus memberi peranan," ujar Ma'ruf.
Selain soal radikalisme, ICMI juga diminta dapat memberikan solusi bagi umat untuk menjawab berbagai tantangan ke depan. Di mana kemiskinan yang masih menjadi prioritas yang harus diberantas didominasi oleh umat Islam.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan pemerintah sebaiknya fokus memenuhi janji-janji saat kampanye. HNW heran di awal-awal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berjalan, pemerintah malah sibuk mengurus radikalisme yang tidak pernah dijanjikan selama kampanye.
"Jangan membuat program-program yang tidak ada dalam janji kampanye. Radikalisme tidak ada loh dalam janji kampanye. Tapi sekarang seolah-olah ini kabinet anti radikalisme," kata Hidayat usai menghadiri pembukaan Silaknas ICMI.
Isu radikalisme yang terus digiring pemerintah, menurut politikus PKS tersebut, telah membuat situasi tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat. Terlebih, dalam memberantas radikalisme, pemerintah tidak memiliki standar yang jelas. Bahkan, pemerintah tidak punya batasan yang jelas mengenai radikalisme. "Hendaknya radikalisme ada batasan yang jelas, rujukan hukumnya apa," ujarnya.
Hidayat menyayangkan isu radikalisme yang digiring pemerintah berakibat pada umat Islam di bawah. Ia mengaku mendengar informasi siswi di sekolah negeri di Manokwari, Papua, kini dilarang mengenakan pakaian Muslimah karena adanya kecurigaan radikalisme dan terorisme.
Padahal, dalam undang-undang kata HNW memakai pakaian Muslimah dan berjilbab dilindungi oleh negara. "Jangan hanya menggiring narasi radikalisme ke umat Islam saja," tegasnya.
Dalam Silaknas ke-29 ICMI kali ini, ICMI menganugerahkan jabatan ketua Dewan Penasihat kepada Ma'ruf Amin. Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengatakan, posisi Ketua Dewan Penasehat sebelumnya dijabat oleh mantan wapres Jusuf Kalla. JK sendiri mendapat kehormatan untuk menduduki posisi ketua Dewan Pertimbangan ICMI.
Sebelumnya, jabatan ketua Dewan Pertimbangan ICMI dijabat oleh mantan presiden RI yang juga salah satu tokoh pendiri ICMI BJ Habibie untuk periode 2015-2020. Posisi ketua Dewan Pertimbangan kosong setelah Habibie wafat pada 11 September lalu.
"Saya minta juga Pak Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Penasihat, alhamdulillah juga mau. Jadi, tidak ada lagi posisi penting yang kosong," kata Jimly saat acara pembukaan Silaknas ke-29 ICMI di Auditorium UNP, Jumat (7/12). n febrian fachri, ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika
