REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan pendudukan Israel di Palestina telah merugikan ekonomi Palestina lebih dari 2,5 miliar dolar AS dalam setahun selama dua dekade terakhir.

Seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (3/12), dalam konferensi PBB tentang Pembangunan dan Perdagangan, diperkirakan total kerugian fiskal pemerintah Palestina antara 2000 dan 2017 di angka 47,7 miliar dolar Amerika. Angka itu hampir tiga kali lipat dari PDB Palestina pada 2017.

Jumlah dari kerugian fiskal Palestina itu termasuk 28 miliar dolar AS dalam bentuk bunga yang masih harus dibayar dan 6,6 miliar AS dalam kebocoran dari pendapatan fiskal Palestina. Laporan itu menyebutkan jumlah itu akan cukup untuk menghilangkan defisit anggaran pemerintah Palestina sebesar 17,7 miliar dolar Amerika selama periode yang sama lebih dari dua kali lipat.

PBB juga berpendapat jika 47 miliar dolar AS diinvestasikan pada ekonomi Palestina yang miskin, uang itu bisa menciptakan dua juta pekerjaan tambahan selama 18 tahun. Laporan itu dipaparkan di institut Penelitian Kebijakan Ekonomi Palestina (MAS) di kota Ramallah, Tapi Barat yang menjadi pusat pemerintahan Palestina.

Menurut peneliti senior MAS, Mister Jameel yang bekerja untuk laporan itu mengatakan ia hanya mengukur dampak fiskal langsung. Namun, menurutnya, angka sebenarnya untuk semua kerugian kemungkinan jauh lebib tinggi lagi.

Palestina terus berjuang meningkatkan ekonominya sejak berdirinya Israel pada 1948. Pendudukan wilayah Palestina berikutnya, dan penandatanganan Kesepakatan Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada awal 1990-an.

The Paris Protokol, perjanjian yang ditandatangani antara PLO dan Israel pada 1994, menyegel ketergantungan ekonomi Palestina. Perjanjian ini memberikan Israel kontrol penuh atas perbatasan eksternal, impor, dan pajak pertambahan nilai.

Para ahli mengatakan Israel telah memanfaatkan ini untuk mencekik ekonomi Palestina, memaksakan penutupan wilayah Palestina yang diduduki dan menahan pendapatan yang terutang kepada PA untuk mencapai keuntungan politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika