REPUBLIKA.CO.ID, SOKOTO -- Sultan Sokoto, Sa'ad Abubakar, menyerukan Muslim di Nigeria untuk menuntut hak-hak mereka dalam pemakaian jilbab melalui jalur hukum. Hal ini diserukannya pada Ahad (17/11) di Majelis Umum Umat Muslim Nigeria Barat Daya (MUSWEN) di Universitas Ibadan di Ibadan, Nigeria. Majelis umum ke-4 tersebut mengusung tema "Persatuan Muslim dan Tantangan Politik Kontemporer di Nigeria.
Abubakar, yang merangkap sebagai Presiden Jenderal Dewan Tertinggi Nigeria untuk Urusan Islam (NSCIA), menyoroti tentang krisis jilbab baru-baru ini di Nigeria saat berbicara di acara di kampus tersebut. Ia mengatakan, bahwa pelajar Muslim memiliki hak di bawah konstitusi untuk menggunakan jilbab.
Namun demikian, ia memperingatkan agar mereka yang mengadvokasi penggunaan jilbab dan berbagai organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan umat Islam di negara itu, agar menuntut hak-hak mereka dalam lingkup hukum. Ia menyarankan mereka untuk selalu mencari jalan keluar secara damai ketimbang konfrontasi terbuka.
"Muslim harus taat hukum, saat kita saling menyerang, maka tidak akan ada kedamaian. Saya menyerukan anda semua uuntuk taat hukum. Masalahnya ada di pengadilan dan karena berada di Pengadilan, kami tidak dapat membuat pernyataan lebih lanjut, sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan badan peradilan," kata Sultan Sokoto, dilansir di Premium Times Nigeria, Senin (18/11)
Dalam hal ini, Abubakar menyerukan umat Islam untuk menuntut hak-hak mereka dalam lingkup hukum. Ia juga meminta umat Islam di negara itu untuk bersabar karena Allah mencintai orang yang sabar.
"Megenai masalah jilbab di universitas, ada beberapa organisasi yang mengadvokasi untuk itu, biarkan mereka terus melakukan advokasi, tetapi pada tingkat kita sendiri, kita telah melakukannya dengan diam-diam," lanjutnya.
Abubakar lantas mengatakan, bahwa konstitusi menjamin kebebasan beragama. Ia berpandangan, jika agama pun mengizinkan untuk mengenakan hijab, maka tidak ada seorang pun harus melarangnya.
Terlepas dari isu jilbab, Sultan mengatakan bahwa pengangguran, kemiskinan, dan tidak adanya industri skala kecil di daerah pedesaan sebagai beberapa masalah utama di Nigeria. Menurutnya, dibutuhkan peluang kerja bagi kaum muda dan perlunya menciptakan lapangan kerja. Ia juga menekankan perlunya membangun lebih banyak industri di daerah pedesaan. Sebab, menurutnya, ada sejumlah orang di desa yang membutuhkan modal kecil. Namun, para pemimpin politik hanya memikirkan rumah mewah.
"Mari kita hadapi tantangan kita sebagai Muslim. Saya ingin Anda berbuat lebih banyak. Ada banyak tantangan. Melakukan lebih. Pintu kami terbuka. Dan jangan biarkan politisi mencoreng Islam. Ketika kita tidak bersatu, para politisi akan senang bahwa kita tidak bersatu," tambahnya.
Sementara itu, Ketua KOmite Pendidikan MUSWEN, Muibi Opeleye, juga menyampaikan makalah berjudul "Persatuan Muslim dan Tantangan Politik Kontemporer di Nigeria. Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau umat Islam agar memegang posisi dalam pemerintahan dan bersatu ketika ada isu kepentingan nasional muncul, terlepas dari kecenderungan politik mereka. Profesor Studi Islam ini mengatakan, bahwa kekayaan seharusnya tidak menjadi kriteria untuk memenuhi syarat menjadi pejabat publik. Namun, yang harus menjadi kriteria adalah kualitas pemikiran dan hati, pendidikan, kesehatan mental dan fisik dan kebijaksanaan orang tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika