REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR — Pemerintah di bawah aliansi politik Pakatan Harapan (PH) di Malaysia terus mendapatkan kritik dari para pakar Muslim di luar negeri atas penolakannya baru-baru ini untuk mengakhiri pelarangan terhadap para pembicara asing tentang topik-topik Islam.
Salah satu kritikan datang dari seorang akademisi Turki terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat, Mustafa Akyol.
Kuliah umum Akyol pada 2017 pernah dibatalkan otoritas Islam di Kuala Lumpur, sebelum ia akhirnya ditahan karena dianggap berbicara tanpa 'kepercayaan agama'.
Akyol mengatakan, alasan pemerintah bahwa ceramahnya mengandung ajaran yang menyimpang menunjukkan tidak banyak perubahan di bawah kepemimpinan baru Malaysia.
"Pihak berwenang Malaysia masih menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mendefinisikan 'Islam yang benar' versus 'Islam yang menyimpang'," kata Akyol, dilansir di Free Malaysia Today, Jumat (1/11).
"Tapi kemudian kita harus bertanya, siapa yang memberi wewenang pemerintah Malaysia atau manapun untuk mendefinisikan Islam?" lanjutnya.
Penulis buku "Islam Without Extreme: A Muslim Case for Liberty" yang dilarang di Malaysia ini mengatakan, tidak ada pemerintah yang berhak untuk mendefinisikan apa itu 'Islam sejati'. Sebab, menurutnya, hal itu berarti mengurangi agama menjadi 'kepentingan dan keinginan kekuatan politik'.
Dengan logika itu, kata dia, Iran dapat melarang Islam Sunni sebagai hal 'menyimpang', dan Saudi juga dapat melarang Islam Syiah dan bahkan Sunni non-Wahhabi. Bahkan, pada puncak kejayaan Muslim, ia mengatakan para pemimpin politik tidak memiliki otoritas atas agama. "Bahkan para khalifah tidak memiliki otoritas itu. Islam, lebih tepatnya, didefinisikan beragam komunitas ulama, mukmin, dan tradisi yang berkembang," katanya.
"Kebenaran yang harus kita terima adalah bahwa Islam tidak dimiliki oleh pemerintah manapun karena itu berasal dari otoritas yang lebih tinggi dari semua pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, ia menyebut bahwa tugas yang sah dari pemerintah-pemerintah ini adalah untuk mengetahui batas-batas mereka, melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara. Di samping, memungkinkan masyarakat untuk secara bebas mempraktikkan keyakinan agama mereka dan melakukan diskusi intelektual tentang mereka.
Sebelumnya pada 2017, tur kuliah umum AKyol di Malaysia yang diselenggarakan oleh Islamic Renaissance Front menuai protes dari kelompok Muslim konservatif dan otoritas Islam.
Ia ditangkap di bandara di Kuala Lumpur saat bersiap untuk naik pesawat ke Roma, beberapa jam setelah Departemen Urusan Islam Wilayah Federal membatalkan ceramahnya yang disebut topik kemurtadan.
Sebelumnya pada Rabu lalu, Menteri Urusan Islam Malaysia Mujahid Yusof Rawa membela langkah Kementerian Dalam Negeri untuk memeriksa semua misionaris asing, termasuk para pembicara Muslim. Ia mengatakan, pihak berwenang ingin memastikan sistem kepercayaan mereka sejalan dengan konteks Malaysia.
Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin sebelumnya mengatakan, bahwa pembicara Muslim dan non-Muslim asing akan dipantau untuk memastikan mereka bebas dari ajaran yang menyimpang. "Siapa pun yang datang ke sini, apa pun bentuk pembicaraannya, akan dipantau," kata Muhyiddin.
Pernyataan itu mendapat tanggapan kuat dari akademisi Muslim yang berbasis di AS, Nader Hashemi, yang telah sering berbicara kepada warga Malaysia tentang topik-topik Islam.
"Pemeriksaan para pembicara yang datang ke Malaysia untuk membahas masalah-masalah agama menunjukkan bahwa otoritarianisme masih hidup dan sehat di Malaysia dan bahwa kebebasan dan demokrasi penuh tetap merupakan perjuangan dan aspirasi yang berkelanjutan," kata Hashemi, yang mengepalai Pusat Studi Timur Tengah di University of Denver.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
