REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (LBM PWNU) DKI Jakarta menggelar kajian hukum (bahtsul masail). Salah satu yang didiskusikan mengenai status kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah-Irak.
Bahtsul masail dilaksanakan untuk mendapat jawaban yang didasarkan pada argumentasi dari kitab kuning karya ulama salaf al-shalih dan mu'tabarah (kredibel).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id terkait diskusi tersebut, dipaparkan bahwa ISIS muncul di wilayah Irak yang sedang dianeksasi Amerika Serikat dan sekutu dengan alasan menggulingkan Saddam Husein.
Oleh AS dan Sekutunya, Saddam dianggap otoriter dan memiliki senjata pemusnah masal. ISIS pun tumbuh di wilayah Suriah, disebabkan konflik bersenjata antara oposisi dan pemerintah Bassar al-Asad.
ISIS didirikan Abu Mus'ab al-Zarqawi pada 2014, dan mengangkat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifahnya. Pendukung ISIS di Irak-Suriah datang dan bergabung dari berbagai Negara, tak terkecuali warga negara yang berasal dari Indonesia (WNI).
KH Mukti Ali Qusyairi mengatakan, ada empat golongan WNI yang ingin atau sudah berbagung dengan ISIS. Pertama, golongan yang sudah bergabung dan ikut berperang bersama ISIS di Irak-Suriah, seperti Bahrumsyah, Bahrun Na'im, dan kawan-kawannya baik dari kalangan perempuan maupun anak-anak.
Kedua, berhasil bergabung dengan ISIS, tetapi menyesal lantaran merasa tertipu oleh propaganda ISIS. Propaganda ISIS yang disampaikan melalui media sosial yang mereka percayai, bahwa jika bergabung dengan ISIS, maka akan mendapatkan uang bulanan, beras, dan makanan.
Hidup di ISIS digambarkan seakan seperti di surga, akan tetapi keyataannya bahwa hidup di ISIS terasa di neraka; hidup tidak tenang lantaran penuh dengan kekerasan dan peperangan, pelecehan seksual, perbudakan seks, pasar budak.
Ketiga, golongan yang tidak berhasil menembus wilayah perbatasan Turki, Irak, Suriah. Mereka hidup terlunta-lunta di wilayah perbatasan, dan tidak berhasil bergabung dengan ISIS. Keempat, golongan yang ingin bergabung dengan ISIS dan baru sampai di bandara dikembalikan lagi ke Indonesia.
Para kiai dalam bahtsul masail itu merumuskan bahwa, semua golongan ISIS dan golongan yang anti-NKRI sudah tergolong sesat dan ahli maksiat. Sebab pertama, mereka memberikan loyalitasnya kepada ISIS dan berlepas diri dari NKRI. Mereka meyakini bahwa NKRI adalah thaghut.
Padahal, menurut para kiai, Indonesia tidak bisa disebut thaghut, sebab Indonesia memberikan kebebasan dalam mengekspresikan keyakinan, dan berbagai urusan keagamaan melalui Kemenag, yaitu haji, umrah, pernikahan, wakaf, waktu Ramadhan dan lebaran, penanggalan, waktu shalat, dan lainnya.
Para kiai berpendapat, Indonesia yang berasaskan Pancasila termasuk dar al-mitsaq yakni negara yang berdasarkan perjanjian sesama anak bangsa, sebagaimana Rasulullah SAW membangun negara Madinah bersama para tokoh dari berbagai agama dan suku dengan Mitsaq al-Madinah (perjanjian Madinah).
Kiai Saepullah menegaskan, ISIS merupakan gerakan yang menyebabkan terjadinya konflik bersenjata dan kejahatan kemanusiaan di Suriah dan di Irak. Hal ini disebabkan oleh campur tangan negara-negara di luar Suriah dan Irak. Dengan demikian, negara-negara yang terlibat berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Menurutnya, PBB sebagai lembaga negara dunia pun berkewajiban ikut campur untuk menyelesaikan persoalan warga negara yang ikut dan bergabung dengan ISIS.
Peserta yang hadir dalam bahtsul masail di antaranya, KH Dr Mulawarman Hannase, KH Taufik Damas, KH Mukti Ali Qusyairi, KH Zen Ma'arif, Kiai Saepullah, KH Roland Gunawan, Kiai Ahmad Hilmi, Kiai Faruq Hamdi, Kiai Kam Taufiq, Kiai Ade Pardiansyah, Kiai Mohammad Khoiron, Kiai Azaim, Ustaz Diki, Ustaz Fakhru Razi, Pradhana Adimukti, dan Ustaz Ahmad Fairuzabadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika